2 weeks ago
21
KSPI dan Partai Buruh Ancam Demo Besar
DIJAGA SATPAM: Seorang petugas keamanan (satpam) berjaga di PT Sanken Indonesia, Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Selasa (25/2). ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Setidaknya ada 400 orang buruh PT Sanken Indonesia bakal kehilangan pekerjaan alias kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah perusahaan menutup total pabriknya pada Juni 2025 mendatang.
Penutupan pabrik itu dilakukan, menyusul perintah dari induk perusahaan yang berada di Jepang. PT Sanken Indonesia berlokasi di Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Kabupaten Bekasi ini, memproduksi komponen elektronik seperti transformer (trafo).
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh, mendesak pemerintah untuk melindungi para buruh pabrik dari PHK secara massal pada sejumlah perusahaan di Kabupaten Bekasi.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan pemerintah harus membangun industri nasional yang kuat disaat produk perusahaan lesu.
BACA JUGA: 495 Pekerja Sanken Terdampak PHK, Minta Kompensasi 60 Kali Upah
“Pemerintah harus melindungi buruh dari ancaman PHK besar-besaran, sekaligus membangun industri nasional yang kuat,” imbuh Iqbal di Cikarang Pusat, Selasa (25/2).
Pria yang juga merupakan Presiden KSPI itu berencana untuk menggelar aksi terkait maraknya PKH massal.
“Kami akan menggelar aksi besar-besaran di seluruh Indonesia, sebelum memasuki bulan Ramadan,” terangnya.
Pihaknya mencatat, gelombang PHK ini terjadi sejak 2024 lalu pada sektor industri tekstil dan garmen. Sedangkan pada tahun 2025 ini, gelombang PHK mulai mengancam sektor industri elektronik, yakni PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music dan PT Tokai Kagu Indonesia. Total lebih dari 1.000 buruh terancam PHK pada tahun 2025 ini.
“Total buruh PT Yamaha Music Indonesia yang telah di PHK awal 2025 mencapai 1.100 orang. PHK besar-besaran yang mencapai ribuan buruh di dua perusahaan Jepang ini, dengan alasan relokasi produksi ke negara asal, dan ada sebagian ke China. Tentu ini menjadi alarm ancaman PHK besar-besaran di Indonesia, khususnya sektor elektronik,” ucap Iqbal.
BACA JUGA: Kemenperin: Pabrik Sanken di Cikarang Berhenti Produksi Juni 2025
Oleh sebab itu, Iqbal mendesak pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi terhadap ancaman PHK puluhan ribu buruh.
“Jika tidak ada solusi dan langkah yang jelas dari pemerintah, maka bisa dipastikan angka pengangguran akan terus meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut,” bebernya.
Iqbal menyarankan, Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, harus meningkatkan daya saing industri nasional untuk menghindari PHK massal.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja para menteri tersebut, bila tidak sanggup, sebaiknya diganti saja,” pintanya.
Disamping sektor industri elektronik, pihaknya juga menerima informasi bahwa industri otomotif, pabrikan mobil truk dan dump truk tengah menghadapi tekanan, dengan banyaknya armada yang diimpor langsung dari China, melalui skema Completely Knocked Down (CKD).
Dikatakannya, kondisi ekspor ini mengancam pabrik-pabrik mobil truk yang ada di Indonesia, sehingga berpotensi terjadinya PHK massal.
“Kebijakan impor ugal-ugalan dari para menteri ini, yaitu Menko Perekonomian, Menaker, Menteri Perindustrian, dan khususnya Menteri Perdagangan melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2023, membahayakan industri nasional, yang dapat mengancam PHK massal buruh. Pasalnya, maraknya impor truk dari China, mereka tidak butuh pabrik dan pekerja di Indonesia,” pungkasnya. (ris)
