11 hours ago
6
Beranda Metropolis DPRD Kota Bekasi Desak Digitalisasi PAD dalam RPJMD 2025–2029
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029 tengah berlangsung antara Pansus 4 DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Salah satu target ambisius yang dicanangkan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga tembus Rp8 triliun hingga Rp10 triliun pada 2030.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah, menekankan pentingnya digitalisasi pengelolaan PAD sebagai program strategis yang harus dituangkan secara eksplisit dalam RPJMD.
BACA JUGA: Komisi III DPRD Kota Bekasi “Cawe-cawe” Seleksi Direksi BUMD
“Dokumen ini akan menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan. Jika arah kebijakan digitalisasi PAD tercantum, maka pelaksanaannya menjadi kewajiban,” ujar Saifuddaulah, Selasa (24/6).
Ia menyebut, Komisi III telah lama mendorong sistem pengelolaan pajak dan retribusi berbasis teknologi real-time guna memperkuat pengawasan dan transparansi pendapatan daerah.
“Dengan sistem itu, kepala daerah dan DPRD bisa memantau capaian secara langsung dan akurat. Ini akan mempermudah pengambilan kebijakan,” tambahnya.
Berdasarkan dokumen rancangan RPJMD yang diterima DPRD, sejumlah program strategis terkait pengelolaan pendapatan sudah dicantumkan. Namun, Saifuddaulah menilai masih minim penjabaran mengenai digitalisasi, regulasi, dan strategi penguatan pendapatan.
Menurutnya, strategi peningkatan PAD tidak hanya mengandalkan sistem teknologi, tetapi juga harus mencakup penguatan regulasi, pengembangan SDM pemungut pajak, infrastruktur penunjang, serta eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru.
Ia juga mengusulkan pendekatan partisipatif kepada masyarakat, seperti pemberian reward kepada wajib pajak taat, sebagai bagian dari upaya edukasi dan pengawasan kolektif.
“Kalau semua strategi itu dikonsolidasikan dengan baik, saya optimistis proyeksi PAD Kota Bekasi bisa tembus Rp8 triliun, bahkan dua digit. Ini akan memperkuat pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah,” tandasnya.
Pembahasan RPJMD 2025–2029 masih akan berlanjut di DPRD Kota Bekasi, dengan fokus pada sinkronisasi antara visi pembangunan daerah dan kesiapan implementasi kebijakan di lapangan. (sur)
