1 week ago
22
Beranda Metropolis Sekolah Negeri Padat, Pengamat Sarankan Pemerintah Biayai Siswa di Swasta
ILUSTRASI: Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas di SMP Persada Bhakti, Mustikajaya, Kota Bekasi, Senin (21/7). FOTO: RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengamat Pendidikan, Imam Kobul Yahya menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa memaksakan satu kelas diisi hingga 50 siswa demi mencegah putus sekolah. Antusiasme masyarakat terhadap SMA/SMK negeri lebih banyak dipicu kekhawatiran akan mahalnya biaya di sekolah swasta.
“Dengan persoalan itu tidak berarti Jawa Barat harus dipadatkan muridnya, masukkan saja ke swasta, tetapi dibiayai oleh pemerintah,” katanya kepada Radar Bekasi, Selasa (22/7).
Ia menilai, skema pembiayaan siswa miskin di sekolah swasta justru lebih efisien. Dengan rata-rata biaya masuk SMA di Kota Bekasi sekitar Rp5 juta, dan SPP bulanan antara Rp700–800 ribu, total biaya per tahun tidak mencapai Rp15 juta per siswa.
“Dari pada menjejalkan siswa di sekolah negeri sudah tidak muat, harus beli lagi kursinya, beli AC, butuh listrik, itu sama yang dikeluarkan,” ucapnya.
Ia menegaskan, satuan pendidikan tidak hanya sekolah negeri. Peran sekolah swasta tidak boleh diabaikan dan perlu mendapat pembinaan dari pemerintah. Namun belakangan ini, menurutnya, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Kang Dedi) justru memperkuat pola pikir “negeri-minded”.
Kondisi ini, kata dia, berisiko menurunkan jumlah siswa di sekolah swasta, yang berdampak pada kemampuan mereka meningkatkan kualitas pendidikan. Padahal, baik sekolah negeri maupun swasta, sama-sama bergantung pada jumlah siswa untuk keberlangsungan operasional dan peningkatan mutu pendidikan.
“Menurut hitung-hitungan saya, sekolah sehat itu minimal 250 sampai 300 murid, itu cukup untuk memenuhi biaya operasional dan pengembangan pendidikannya. Kalau dia terus-terusan dua atau tiga tahun tidak dapat murid yang ideal itu pasti bangkrut, mati dengan otomatis,” paparnya. (sur)
