Asgar Undeground

5 hours ago 7

Oleh: Dahlan Iskan

“Jadi, beliau itu sudah tahu bagaimana cara membuat pertumbuhan ekonomi delapan persen,” ujar Burhanuddin Abdullah, salah satu tokoh perumus ekonomi tim Prabowo.

Prabowo, katanya, adalah satu-satunya presiden yang menyiapkan diri sejak lama untuk menjadi presiden. Itu dalam pengertian yang sebenarnya. Terutama dalam hal apa yang harus diperbuat seandainya bisa jadi presiden sebuah negara bernama Indonesia.

Sudah sangat lama saya tidak bertemu dengan Burhanuddin Abdullah. Dalam komunikasi lewat WA saya selalu memanggilnya Prof –singkatan profesor. Sudah lama pula saya ingin bertemu langsung. Selalu waktunya tidak cocok. Baru Rabu pagi lalu keinginan itu kesampaian.

Setelah duduk di ruang kerjanya, yang pertama ia ucapkan membuat saya kagok. “Saya harus klarifikasi dulu. Agar Pak Dahlan tidak jadi sumber hoax,” katanya.

Ada apa gerangan. “Saya itu bukan profesor,” katanya lirih. Lalu Burhanuddin mengisahkan riwayat mengapa banyak orang memanggilnya profesor.

“Orang pertama yang memanggil saya profesor itu Idrus Marham di DPR. Mungkin karena melihat kok anak buah saya profesor semua. Dikira atasannya pasti profesor,” katanya.

Yang lebih ”parah” saat ada acara besar dengan (waktu itu capres) Prabowo Subianto. Di podium sang capres menyebut gelar Burhanuddin panjang sekali: profesor, doktor, insinyur Burhanuddin Abdullah. “Mati aku. Tidak bisa klarifikasi,” guraunya. “Doktor pun saya ini hanya HC,” katanya.

Bahwa ia seorang insinyur itu benar. Insinyur pertanian. Alumnus Universitas Padjajaran, Bandung. Pernah bekerja di Unilever. Lalu masuk Bank Indonesia –yang lagi mencari analis bidang pertanian.

Di zaman itu Presiden Soeharto sedang menggalakkan Bimas Inmas –kok saya lupa singkatan apa itu ya. Yang jelas dengan Bimas dan Inmas peningkatan produksi padi mencapai sukses besar. Bahaya kelaparan saat itu pun teratasi.

Dua tahun di BI, Burhanuddin dapat tugas belajar ke Michigan, Amerika Serikat. Di sana ia lebih mendalami masalah pertanian.

Pulang dari Amerika ia kembali ke BI. Lalu ikut tes untuk bekerja di IMF –untuk penugasan di kantor pusatnya di Washington DC. Ia lulus tes di tingkat Indonesia. Lalu lulus lagi di tingkat Asia. Lima tahun Burhanuddin di IMF.

Sewaktu bekerja di BI, Burhanuddin rajin menulis artikel untuk media masa. Tulisan pertamanya dimuat di Harian Sinar Harapan. Ia masih ingat judulnya: Kredit di Masa Panen. Ia mengkritisi kebijakan pemerintah: mengapa memberi kredit di musim tanam. Akibatnya di masa panen harga jual gabah merosot. Petani tidak berdaya.

“Harusnya memberi kredit tani itu di masa panen. Agar petani kuat menahan hasil panennya yang lagi jatuh,” ujarnya. Petani bisa tunggu jual gabah saat harga sudah naik. Selisih harga itu bisa untuk biaya tanam dan mengembalikan kredit.

Begitu sering ia menulis di Kompas. Burhanuddin dipanggil pimpinan di BI. “Gara-gara tulisan Anda akan banyak pekerjaan yang harus dilakukan BI,” ujar pimpinan itu seperti ditirukan Burhanuddin.

Sejak itu ia berhenti menulis. Padahal honorarium sebulan menulis, saat itu, lebih besar dari gajinya bekerja di BI.

Tentu Burhanuddin tidak perlu menyesal. Kalau ia ngotot jadi penulis mungkin tidak bisa menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Apalagi di masa tuanya sekarang, 84 tahun, menulis di media tidak lagi mendapat honorarium. Bahkan ada media yang justru mengenakan biaya. Penulis seperti harus sewa lapak untuk memajang tulisan.

Sampai sekarang Burhanuddin masih sering bertemu Prabowo. “Pekan lalu masih bertemu beliau,” katanya. Ia juga masih sering diundang untuk ikut sidang kabinet terbatas.

“Ikut sidang kabinet sebagai apa?”

“Tidak tahu,” jawabnya terkikih pelan.

Dari ngobrol dengan Burhanuddin ini saya baru tahu di mana logika ekonominya: bisa tumbuh 8 persen.

Semua ekonom meragukan target itu. Tidak realistis. Kan tidak mungkin lagi mendapat FDI (dana investasi langsung dari asing) dalam nilai yang diperlukan. Nilainya terlalu besar.

Pun kalau dari utang luar negeri. Kapasitas berutang kita ada batasnya. Gabungan FDI dan utang hanya akan membuat ekonomi tumbuh lima persen. Seperti selama ini.

Lalu yang tiga persen dari mana?

Ternyata ada sumber lainnya. Yang tidak dipikirkan para ekonom. Prabowo sudah memikirkannya. Sejak lama: “dari underground economy,” ujar Burhanuddin.

Underground economy itu nilainya besar sekali. Lebih seribu triliun rupiah. Setiap tahun.

Yang dikategorikan underground economy adalah: korupsi, ekspor-impor ilegal, under invoicing, narkoba, dan judi online.

Dari sini saya baru tahu: hentakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa belakangan ini ternyata punya latar belakang yang sangat strategis. Rupanya Purbaya diperintah presiden: agar sumber dana dari underground economy dicari sungguh-sungguh –sebagai salah satu sumber pertumbuhan delapan persen.

Kalau tidak pertumbuhan delapan persen tidak ketemu logikanya.

“Ekonom belum memikirkan itu, Pak Prabowo sudah lama menyiapkannya”, ujar Burhanuddin.

Suatu saat Burhanuddin tergagap menghadapi pertanyaan dadakan dari Prabowo: “Apakah sudah pernah membaca buku karya Friedrich August von Hayek?”

Burhanuddin berterus terang mengatakan: “belum pernah”.

“Bacalah. Tapi bahasa Inggris buku itu sulit dimengerti,” ujar Prabowo seperti ditirukan Burhanuddin.

Tentu Anda sudah tahu: Von Hayek adalah ekonom yang berseberangan dengan John Maynard Keynes. Akhirnya banyak pemerintah yang menggabungkan dua teori itu: pemerintah intervensi ke dalam ekonomi tapi terbatas. Disiplin fiskal dan pasar bebas harus tetap berjalan.

Banyak buku hebat ditulis Von Hayek yang asal Austria itu. Salah satunya: The Road to Serfdom (1944). Bacalah sendiri untuk tahu isinya.

Burhanuddin kini komisaris utama PLN. Ia masih aktif di kelompok diskusi sesama pendukung Prabowo. Ia belum pernah melihat ada presiden yang menyiapkan diri begitu baik sejak lama untuk jadi presiden.

Berarti perang underground ini akan serius. Ekonom akan mencatatnya kelak: memerangi ekonomi underground sebagai jalan baru pertumbuhan.

Burhanuddin minta saya mengakhiri memanggilnya profesor. Tapi ia tidak keberatan saya memanggilnya Asgar –asli Garut. (DAHLAN ISKAN)

Read Entire Article
Tenaga Kerja | | | |