6 hours ago
11
Beranda Politik Kondisi Keuangan Pemkab Bekasi 2026 Diperkirakan Lebih Sulit dari Masa Pandemi Covid-19
ILUSTRASI: Foto udara Gedung Bupati Bekasi di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI — Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 2026 diperkirakan akan lebih sulit dibanding masa pandemi Covid-19. Penyebabnya, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, serta pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
“Saya melihat ini lebih berat dari Covid-19. Kalau dulu hanya pergeseran anggaran, sekarang kondisi kita mundur tiga sampai empat tahun ke belakang. APBD sekitar Rp7,3 triliun, itu sama seperti masa pandemi,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, kepada Radar Bekasi.
Diketahui, akibat pemangkasan TKD, APBD 2026 berpotensi turun sekitar Rp1 triliun dari nilai transfer sebelumnya sebesar Rp1,5 triliun. Sementara target PAD pada APBD murni 2025 sebesar Rp4,17 triliun, diturunkan menjadi Rp4,16 triliun pada APBD Perubahan 2025.
Di sisi lain, belanja pegawai mencapai 42 persen dari total anggaran, jauh di atas batas maksimal 30 persen sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“Dinas penghasil naiknya paling gede dua persen. Makanya kita masih mencari peluang-peluang dari dinas penghasil. Kita pelayan masyarakat, jangan nyerah. Ketika kesulitan, pasti ada kemudahan. Asalkan ada kemauan,” ucap Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menurut Saeful, hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkena pemangkasan, kecuali Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Besaran pemangkasan anggaran bervariasi.
“Rata-rata di angka 30 sampai 40 persen pemangkasannya,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna, menegaskan pihaknya masih mendalami rancangan APBD. Program yang diajukan setiap SKPD akan dievaluasi agar penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kita tekankan kepada SKPD, anggaran ini harus benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Ia mengakui efisiensi dan pemangkasan TKD membuat beban keuangan daerah semakin berat, terutama dengan meningkatnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Usup meminta seluruh anggota DPRD dan pemangku kepentingan menyosialisasikan kondisi ini kepada masyarakat.
“Tentunya kalau pembangunan berkurang, ini tugas semua elemen untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat,” ujarnya. (pra)
