Kali Bekasi Terus Menggerus Tanah, Ketua Dewan Geram Slow Respons BBWS

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengikisan tanah akibat gerusan Kali Bekasi terus terjadi di wilayah utara Kabupaten Bekasi. Kondisi ini membuat warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai hidup waswas.

Salah satu wilayah yang terdampak yakni Warung Pojok RT 01 RW 02 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan. Beberapa warga bahkan harus kehilangan rumah karena tanah mereka terseret arus Kali Bekasi. Kondisi ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, geram terhadap lambatnya respons Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane dalam menangani persoalan tersebut.

“Saya geram dengan respons BBWS yang sangat lambat aksinya. Saya sudah berkoordinasi, bahkan BBWS sudah mengukur, tapi sampai sekarang belum ada aksinya. Jangan menunggu ada bencana baru ada aksinya,” ujar Ade, kepada Radar Bekasi, Selasa (22/7).

Ia menilai, jika pengikisan dibiarkan terus terjadi, makin banyak warga yang akan kehilangan tempat tinggal. Karena itu, ia mendorong BBWS sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk segera bertindak nyata.

“Masalahnya kita (Kabupaten Bekasi) terbentur kewenangan, karena memang itu kewenangan BBWS. Tapi masyarakat tidak tahu menahu, menuntutnya ke kita. Makanya BBWS biar punya langkah nyata (konkret), jangan setelah ngukur terus ditinggalkan, karena nanti lama-lama rumahnya hilang kegerus air,” ungkapnya.

BACA JUGA: https://radarbekasi.id/2025/03/13/erosi-parah-rumah-warga-babelan-makin-dekati-kali-bekasi/

Politikus Partai Golkar itu mengaku hampir setiap hari menerima keluhan dari masyarakat. Ia pun telah berulang kali menyampaikan hal ini kepada BBWS, namun belum juga ada tindak lanjut.

“Alasan pastinya BBWS yang lebih tahu, waktu itu dia menjanjikan akan segera melakukan pengerjaan, tapi sampai sekarang nihil. Seingat saya dari bulan November atau Desember 2024 saat banjir, sampai kemarin (2025) terjadi banjir lagi,” ungkapnya.

Ade juga menekankan bahwa warga terdampak bukanlah penghuni ilegal di bantaran sungai, melainkan pemilik lahan yang sah. Tanah mereka tergerus arus sungai, tapi tak kunjung mendapat penanganan.

“Masyarakat itu bukan masyarakat ilegal loh yang tinggal di bantaran sungai. Itu masyarakat yang memang ada kepemilikannya, tapi tanahnya tergerus, kasihan mereka,” sambungnya.

Ade menegaskan, BBWS harus segera melakukan pemancangan lanjutan, terutama di area yang bersentuhan langsung dengan permukiman warga. Menurutnya, ini bukan hanya persoalan harta, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa, karena masyarakat hidup dalam kekhawatiran akibat gerusan sungai yang bisa memakan korban.

“Jadi harus mengantisipasi hal-hal yang tidak kita harapkan. Harapan saya BBWS bisa dengan segera untuk melakukan pemancangan lanjutan,” ucapnya.

Tak hanya di Babelan, kerusakan juga terjadi di wilayah Kecamatan Sukakarya. Tanggul Sungai Ciherang mengalami kerusakan parah akibat alih fungsi lahan. Kerusakan tercatat sepanjang 12 kilometer, dari Kampung Caringin, Desa Sukamakmur, hingga Bulak Melintang, Desa Sukakarsa.

Ade menilai, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah menjadi salah satu penghambat dalam penanganan masalah di wilayah utara Kabupaten Bekasi. Apalagi, BBWS sebagai pemegang kewenangan dinilai lamban dalam bertindak.

“Repotnya itu, aliran sungai (kali) di wilayah utara sebagian besar kewenangan BBWS. Jadi banyak masalah air di utara sulit diurai, karena koordinasi dan aksinya dengan BBWS,” tukasnya. (pra)