Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi Dorong Program Prioritas Bisa Terealisasi Mulai 2026

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi mendorong agar sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa terealisasi mulai 2026 mendatang.

Program-program tersebut dinilai mendesak untuk segera diwujudkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi, sehingga penganggaran ke depan harus dilakukan secara tepat sasaran.

“Kami mendorong pembangunan dua rumah sakit, pembangunan alun-alun, pemberantasan kemiskinan, stunting, pembuatan-pembuatan BLK, distribusi tenaga kerja, pengalokasian anggaran tepat sasaran, masjid raya, penataan Bangli, hingga pembuatan polder-polder,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi, kepada Radar Bekasi.

Sebagai informasi, DPRD Kabupaten Bekasi telah menggelar rapat paripurna pembahasan RPJMD lima tahun ke depan pada Jumat (18/7). Usulan-usulan dari Gerindra ini telah disampaikan melalui perwakilan mereka yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) RPJMD.

“Usulan Fraksi Gerindra sudah diwakilkan oleh anggota Pansusnya di RPJMD, sifatnya jangan sosialisasi mulu, tapi langsung aktual. Jangan sampai penganggaran kita lakukan sia-sia dalam pos-pos penganggarannya,” ucapnya.

Dalam hal ini, Helmi yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi menekankan perlunya skala prioritas dalam perencanaan program. Salah satu yang paling krusial adalah pembangunan RSUD di wilayah utara dan selatan, khususnya untuk melayani masyarakat Babelan dan Tarumajaya.

“Kalau kita lihat Kota Bekasi punya RSUD lima, Karawang punya RSUD lima. Sedangkan Kabupaten Bekasi dengan jumlah penduduk yang besar punya RSUD hanya dua. Ini karena belum adanya pemerataan pembangunan sarana rumah sakit di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.

Rencana pembangunan RSUD ini akan masuk dalam pembahasan anggaran 2026. Helmi menyebut realisasi program sangat tergantung pada adanya political will dari masing-masing fraksi.

“Kalau dari politik will ketemu, Ketua DPRD di utara, bupati di selatan, masa mau dibangun RSUD di utara dan selatan dia gak mau. Kan untuk wilayah utara mewakili Ketua DPRD, selatan mewakili bupati,” ucapnya.

Selain rumah sakit, Fraksi Gerindra juga mendorong pembangunan alun-alun di wilayah Kedungwaringin, memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD) yang masih tersedia cukup luas. Mereka juga mengusulkan pembangunan masjid raya, dilanjutkan dengan pendirian universitas di kawasan Lippo atau Deltamas menggunakan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum).

“Jadi berkelanjutan, kemudian masyarakat miskin bagaimana apakah diberikan bantuan susu atau telur dari Dinas Sosial, seperti Kabupaten Bogor dan Kota Bogor,” jelasnya. (adv/pra)