Dugaan Disharmonisasi Sekretaris dan Kabag DPRD Kabupaten Bekasi Disorot 

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kinerja Sekretariat DPRD atau Setwan Kabupaten Bekasi mendapat sorotan tajam dari anggota legislatif. Kritik ini mencuat menyusul dugaan disharmonisasi antara sesama pegawai di lingkungan Setwan.

Masalah ini muncul saat para anggota DPRD hendak menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Jakarta, belum lama ini. Saat itu, tidak ada pendampingan dari pihak Sekretariat DPRD kepada anggota dewan.

“Pada Munas Adkasi itu akhirnya yang berangkat hanya satu orang (Sunandar). Beliau pakai perjalanan dinas sendiri (pribadi), tidak lagi dibiayai oleh DPRD, harusnya bisa dianggarkan di DPRD,” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, kepada Radar Bekasi, Kamis (17/7).

Menurut Jiovanno, kegiatan Adkasi seharusnya dibiayai oleh DPRD melalui Sekretariat, sebagaimana tertuang dalam telegram dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menduga, konflik internal antara Sekretaris DPRD dan  bawahannya menjadi penyebab persoalan ini.

“Itu (kegiatan Arkasi) hal yang biasa, jadikan Bimtek. Tapi karena infonya Sekwan ini nggak akur sama Kabag, jadi begitu. Bukan karena bicara almamater atau gerbong, tapi memang nggak akur, nggak sejalan,” katanya.

Jio menyebut ada ketegangan antara pejabat lama dan baru di lingkungan Setwan. Kabag Sekretariat merasa sebagai orang lama, sedangkan Sekwan dianggap sebagai pendatang baru, meskipun secara jabatan lebih tinggi.

Sebagai anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Jio berencana membawa persoalan ini ke rapat dengan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

“Bagaimana pimpinan dan struktural di bawahnya itu sejalan. Paling ini yang nanti akan kita bahas di Komisi I, supaya menjadi saran kepada bupati atau wakil bupati,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, Najmuddin, memilih menjawab secara normatif dan enggan banyak berkomentar soal dugaan disharmonisasi internal.

Terkait kegiatan Adkasi, Najmuddin menjelaskan adanya perbedaan penafsiran. Anggota DPRD mengacu pada telegram Kemendagri yang menyebut kegiatan Adkasi menjadi tanggung jawab Sekretariat.

Namun, di sisi lain, jajaran di bawah sekretariat menilai kegiatan tersebut berada di luar kewenangan mereka, berdasarkan ketentuan undang-undang.

Terlepas dari dinamika tersebut, Najmuddin mengklaim roda kerja di lingkungan Setwan masih berjalan baik.

“Yang penting setiap perjalanan kedinasan berjalan dengan baik, tidak ada persoalan. Kecuali misalkan rapat, kunjungan, pertemuan-pertemuan nggak jadi,” ujarnya.

“Semua berjalan, besok (hari ini) kita mau Paripurna RPJMD dan Damkar. Artinya, semua berjalan dengan baik. Kalau ada riak-riak wajarlah, kan kerja enggak 100 persen mulus,” tandasnya. (pra)