Beranda Politik Komisi IV DPRD Jabar Tinjau Terminal B Cikarang, Pastikan Pembangunan Rampung Tepat Waktu

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Terminal B Cikarang Kabupaten Bekasi, Senin (15/9).
“Kedatangan kami (Komisi IV) untuk memastikan bahwa pengerjaan ini berjalan dengan baik sesuai rencana dan on schedule, karena waktunya sangat mepet,” jelas Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Rochadi di lokasi.
Pria yang akrab disapa Adi ini menegaskan, Komisi IV memberikan perhatian khusus pada ketepatan waktu pengerjaan agar pembangunan tidak kembali mangkrak.
“Kami menekankan masalah waktu, bagaimana waktu yang sempit ini bisa sesuai on schedule. Karena begitu meleset, ini akan meleset juga waktu pembangunannya. Tadi kita bawa juga pejabat komitmennya, agar on schedule dari kontrak 25 September 2025,” katanya.
Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bekasi ini menyebutkan bahwa manajemen konstruksi telah diselesaikan pada Juli lalu.
“Kalau menurut manajemen konstruksi sudah memberikan pernyataan, butuh waktu kurang lebih 90 hari,” jelasnya.
“Targetnya harus selesai, makanya kami mengawal langsung sebelum dimulainya pembangunan. Jangan sampai terjadi yang lalu-lalu. Nanti tanggal 25 September itu sudah kontrak,” sambungnya.
Pembangunan terminal ini berdasarkan Detail Engineering Design (DED) awal, mengusung konsep smart eco terminal. Terminal ini akan melayani penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), hingga angkutan pedesaan (ADES).
Selain itu, terminal ini direncanakan terintegrasi dengan area publik, layanan hotel, dan fasilitas umum lainnya.
“Dengan adanya kebijakan pembangunan bertahap, akhirnya di review lagi setiap tahun DED-nya. Sehingga banyak yang tidak sesuai dengan desain awal. Akhirnya tahun ini harus selesai dengan anggaran Rp11 miliar, dengan memangkas beberapa bangunan,” ucap Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pembangunan Terminal B Cikarang, Surya Direja.
“Kalau menurut schedule proses pengadaan ini, kami targetkan 25 September paling telat sudah berkontrak. Dengan skema terakhir ini kita targetkan minimal 95 hari kalender,” sambungnya, usai menerima kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat. (adv/pra)