323,1 Km Jalan Kabupaten Bekasi Masih Rusak, Butuh Rp4 Triliun Tuntaskan Perbaikan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sepanjang 323,1 kilometer (km) jalan Kabupaten Bekasi masih dalam kondisi rusak hingga 2025 ini. Dibutuhkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk menuntaskan perbaikannya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengungkapkan bahwa total panjang jalan Kabupaten Bekasi mencapai 1.077 km. Dari total tersebut, lebih dari seperempatnya masih mengalami kerusakan.

“Sekitar 30 persen atau 323,1 km dalam kondisi rusak,” ujar Henri.

BACA JUGA: Jaga Kualitas Infrastruktur, Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi Gunakan Laboratorium Terakreditasi KAN

Kerusakan jalan tersebut tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.

Menurut Henri, dibutuhkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk menyelesaikan perbaikan jalan sepanjang 323,1 km tersebut. Namun, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2025 sebesar Rp8,3 triliun, diakui bahwa penuntasan perbaikan jalan tidak mungkin dilakukan dalam satu kali anggaran.

“Tahun ini, anggaran hanya memungkinkan perbaikan sekitar 6 persen dari total panjang jalan yang rusak,” ucap Henri.

Ia menegaskan, perbaikan jalan pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp300 miliar. Pihaknya akan terus berupaya melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat perbaikan jalan.

Menurutnya, diperlukan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi agar jalan-jalan Kabupaten Bekasi bisa benar-benar mulus. Henri menyebut, saat ini 70 persen jalan di Kabupaten Bekasi yang dalam kondisi baik sudah mendekati standar kemantapan jalan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yakni sebesar 80 persen.

“Tingginya volume kendaraan, terutama dari sektor industri, kualitas jalan perlu terus ditingkatkan. Tidak hanya dari segi kemantapan, tetapi juga panjang dan lebar jalan,” terang Henri.

Sementara itu, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, mengatakan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak, perbaikan jalan di Kabupaten Bekasi tidak bisa hanya mengandalkan APBD.

Peran dunia usaha hingga bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi sangat dibutuhkan untuk pemerataan infrastruktur, terutama jalan sebagai elemen dasar.

“Kami dorong dinas teknis untuk mencari terobosan. Dengan APBD terbatas, kami tidak bisa menyelesaikan ini sendirian,” ujarnya.

“Tahun ini kami anggarkan sekitar Rp300 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan di beberapa titik. Ini demi mendukung mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat,” tandasnya. (ris)