1 month ago
38
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek (Japek) II Selatan ruas Setu–Sukaragam terbengkalai akibat terkendala pembebasan lahan.
Salahsatu titik yang belum dibebaskan yakni lahan SDN Burangkeng 04. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi belum menetapkan lokasi pengganti untuk relokasi sekolah, sehingga pembebasan lahan belum bisa dilakukan.
Pemkab Bekasi didesak segera menentukan lokasi relokasi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan aman dan proyek tol dapat dilanjutkan.
BACA JUGA: Disdik Kurang Serius, Lahan Relokasi SDN Burangkeng 04 Setu Belum Ditentukan
Pimpinan Proyek Japek II Selatan Paket IIA Ruas Setu–Sukaragam, Eko Budi Siswandi, mengungkapkan bahwa sejak akhir 2024 tidak ada aktivitas konstruksi. Hal ini disebabkan oleh keberadaan bangunan sekolah yang belum direlokasi.
“Sejak November-Desember 2024 sudah tidak ada aktivitas. Pekerjaan tidak bisa dilanjutkan karena memang sekolah belum direlokasi,” ujar Eko.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait belum ditentukannya lahan pengganti untuk relokasi SDN Burangkeng 04.
“Dari informasi yang kami terima, pembebasan lahan belum bisa dilakukan karena terkait lahan pengganti. Lahan ini memiliki karakteristik khusus sehingga proses pembebasannya berbeda,” katanya.
BACA JUGA: Rencana Relokasi SDN Burangkeng 04 Mandek, Korwil Setu Minta Kepastian
Menurut Eko, pembebasan fasilitas sosial (fasos) milik pemerintah seperti sekolah berbeda dengan lahan milik warga. Fasos tidak dapat dibebaskan atau direlokasi sembarangan, karena harus memenuhi sejumlah ketentuan. Di antaranya, nilai lahan baru harus setara dengan lahan lama, dan lokasinya harus berada di wilayah yang sama.
Lanjut dia, penentuan lokasi baru diusulkan oleh pemerintah daerah, kemudian diproses oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Setelah semuanya sesuai, PT Jasa Marga Japek Selatan (JJS) akan membangun kembali fasos tersebut di lokasi baru, seperti membangun gedung sekolah yang baru.
“Proses penentuan lahan pengganti sampai akhirnya dibebaskan itu memerlukan waktu, seperti saat ini,” tambahnya.
Ia berharap proses ini bisa segera diselesaikan agar pembangunan jalan tol bisa kembali berjalan. Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa selain SDN Burangkeng 04, terdapat 10 fasilitas sosial lain di ruas Setu–Sukaragam yang menghadapi masalah serupa. Fasilitas tersebut terdiri dari tiga SD, satu SMP, satu SMK, empat masjid, satu musala, dan satu Kantor Desa Burangkeng.
“Dari 10 titik, baru tiga yang akhirnya selesai (gedung SMP, SMK dan kantor desa). Lahan pengganti sudah ada, bahkan kini bangunan penggantinya sedang kami bangun. Sedangkan sisanya sepertinya perlu waktu untuk satu fasos saja prosesnya cukup panjang,” sambungnya.
Akibat kendala pembebasan lahan ini, target penyelesaian proyek tol Japek II Selatan harus mundur satu tahun. Target awal yang direncanakan selesai pada Maret 2025 kini diundur menjadi Maret 2026.
“Melihat kondisi saat ini, kemungkinan besar target waktu akan disesuaikan kembali. Kami berharap relokasi segera terealisasi agar sekolah bisa beroperasi dengan nyaman di lokasi baru, dan konstruksi tol pun bisa dilanjutkan,” tutur Eko.
Sementara itu, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Pranoto, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan nota dinas sejak 2 Juli 2024 untuk membahas penentuan lahan pengganti bagi SDN Burangkeng 04.
Namun, hingga kini belum ada tanggapan, sehingga pembentukan tim penilaian belum bisa dilakukan. Tim ini seharusnya dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
“Kalau saya Kadisdik langsung saya bikinin aja SK Tim. Tapi tetap masih didiskusikan. Sekarang tinggal pengkajian itu Disdik mengusulkan aset penghapusan. Udah penghapusan aset kan diusulkan. Nah, karena itu nanti dihapus, sama lahan pengganti alternatif itu menilai itu. Ini mana nih alternatifnya nih. Itu aja sih,” kata Pranoto.
Ia menambahkan, tidak ada target waktu yang pasti terkait proses relokasi SDN Burangkeng 04. Jika SK tidak segera diterbitkan, maka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah tersebut kemungkinan besar akan terus berlangsung hingga 2026.
“Kalau kita sekarang dibuatin SK Tim, temen-temen milih lokasi, terus diajukan ke tol, sama dia langsung dibangun ya kekejar sih,” tandasnya. (ris)
