Rencana WFH Pegawai Pemkot Bekasi untuk Efisiensi Dikritik, Pengamat: Bukan Penghematan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) perlu dikaji lebih mendalam. Penghematan biaya operasional yang dijadikan alasan justru dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap efisiensi anggaran maupun peningkatan pelayanan publik.

Peneliti dan Pengamat Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, menilai WFH bukanlah solusi utama untuk menekan pemborosan anggaran.

“Kalau dibaca dalam konteks efisiensi, WFH tidak akan menghasilkan efisiensi yang signifikan. Ini lebih kepada perubahan pola pelayanan, bukan penghematan,” ujarnya, Selasa (4/11).

Menurut Riko, konsep WFH atau Work From Anywhere (WFA) seharusnya diarahkan untuk memperkuat akses layanan publik, bukan sekadar meniru kebijakan efisiensi yang diterapkan Pemprov Jawa Barat.

“WFH justru bisa dimanfaatkan agar masyarakat tidak perlu datang ke kantor pemerintah untuk mengurus layanan. Jadi fokusnya bukan memangkas biaya, tapi mempercepat digitalisasi pelayanan,” katanya.

Riko menilai masih banyak cara yang lebih nyata dan langsung berdampak untuk menghemat anggaran pemerintah daerah.

Ia mencontohkan langkah sederhana seperti penertiban penggunaan listrik di kantor, memastikan lampu dan AC tidak menyala saat ruangan kosong, hingga membentuk tim piket yang rutin mengecek sarana gedung.

“Banyak kantor pemerintahan yang lampu tamannya masih menyala sampai siang. Kalau mau hemat, perbaiki dulu disiplin pengelolaan fasilitas,” tegasnya.

Langkah efisiensi lain, lanjut Riko, bisa dilakukan dengan membatasi penggunaan lift di gedung bertingkat dan mengurangi fasilitas kendaraan pribadi pejabat.

“Pejabat bisa gunakan angkutan umum atau mobil listrik sewaan seperti yang pernah direncanakan Pemkot Bekasi. Itu baru efisiensi yang konkret,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi mengatakan, pihaknya masih mengkaji kemungkinan penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi. Fokus utama, katanya, tetap pada kinerja dan kualitas pelayanan publik.

“Pelayanan publik tidak boleh terganggu, terutama layanan dasar seperti kesehatan, kebersihan, dan pemadam kebakaran. Semua harus dijadwalkan agar tidak ada kekosongan,” kata Junaedi.

Pemprov Jawa Barat diketahui tengah menguji coba kebijakan WFH selama dua bulan, dengan penerapan awal setiap hari Kamis sepanjang November.

Kebijakan itu diluncurkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai langkah efisiensi energi dan biaya operasional di lingkungan pemerintahan.

Namun Junaedi mengakui, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu diuji di tingkat daerah.

“Berapa besar efisiensinya nanti akan kami evaluasi. Mudah-mudahan bisa menghemat antara 35 sampai 40 persen,” ujarnya.(sur)