Perumda Tirta Bhagasasi Evaluasi Kerja Sama Pihak Ketiga

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Perumda Tirta Bhagasasi tengah mengevaluasi kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya yang dinilai tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan.

“Perumda Tirta Bhagasasi sekarang sedang mengevaluasi terhadap pihak ketiga yang tidak menguntungkan,” ujar Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi, Ade Effendi Zarkasih.

Hal itu dikatakan Ade di kantornya saat menerima kunjungan komparasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) oleh 17 anggota Komisi III DPRD Provinsi Banten melakukan studi komparasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Senin (11/8).

BACA JUGA: Perumda Tirta Bhagasasi Targetkan Cakupan Layanan Capai 46 Persen

Ade menjelaskan, investasi dengan pihak ketiga di banyak daerah, termasuk PDAM, cenderung memiliki pola yang sama dan sering kali tidak menguntungkan bagi perusahaan.

“Oleh karena itu kita mendorong kepada bapak ibu anggota dewan untuk melakukan kolaborasi dan evaluasi terhadap kerja sama,” kata Ade.

Menurut Ade, meski kontribusi Perumda Tirta Bhagasasi terhadap PAD Kabupaten Bekasi terus meningkat, perusahaan masih membutuhkan penyertaan modal dari Pemkab Bekasi setiap tahun untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Saat ini, layanan air bersih untuk sektor industri baru mencapai 10 persen.

Ia menambahkan, pihaknya tengah mendorong Raperda pengelolaan air dan Peraturan Bupati (Perbup) untuk menaikkan tarif penggunaan air bawah tanah.

“Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum bahwa proses penyelenggaran SPAM itu harus melalui perizinan dari PDAM. Mungkin ini bisa diterapkan di Provinsi Banten, supaya PDAM ini punya peran strategis dan punya bargening terhadap pihak ketiga,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten, Dede Rohana Putra, menyampaikan bahwa Banten memiliki dua waduk besar, yakni Sindangheula dan Karian. Kedua waduk tersebut berpotensi menjadi sumber air untuk Banten, Jakarta, dan sekitarnya.

“Kita sekarang sedang menyusun rencana bagaimana PDAM di Banten bisa bekerja sama dengan BUMD di Provinsi Banten,” ujarnya.

Menurut Dede, seperti Kabupaten Bekasi, Banten memiliki ribuan perusahaan yang berpotensi menjadi sumber PAD dari sektor air bersih. Namun, peran PDAM di Banten dinilai belum maksimal dan kalah oleh perusahaan swasta.

“Karena untuk kebutuhan air untuk industri harganya lebih mahal dibanding untuk masyarakat umum, oleh sebab itu bagaimana Perumda Tirta Bhagasasi bisnis to bisnisnya dengan perusahaan penyediaan air di kawasan industri,” katanya.

Dede menambahkan, kunjungan ini penting mengingat empat BUMD di Banten tengah lesu dalam dua tahun terakhir. Tata kelola perlu diperbaiki agar mampu memberikan dividen bagi PAD Pemerintah Provinsi Banten. (ris)