Direksi BUMD Mangkir, DPRD Jadwalkan Ulang Pembahasan KUA PPAS 2026

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi dijadwalkan melakukan paparan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dalam pembahasan KUA-PPAS 2026, Rabu (5/11).

Agenda ini dilakukan setelah sebelumnya beberapa BUMD ditolak Banggar karena jajaran direksinya tidak hadir.

“Kemungkinan besar (Rabu, red) akan dilakukan pembahasan kembali bersama BUMD-BUMD yang sebelumnya disuruh balik (ditolak oleh Banggar DPRD),” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa, kepada Radar Bekasi.

Diketahui, sejumlah perusahaan plat merah milik Pemerintah Kabupaten Bekasi antara lain Bekasi Putera Jaya (BPJ), yang mengembangkan bisnis di berbagai sektor, termasuk beras; Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), yang bergerak di bidang energi, minyak dan gas bumi, serta infrastruktur; dan Perumda Tirta Bhagasasi, yang mengelola layanan air minum di wilayah Kabupaten Bekasi.

Budi menambahkan, agenda pembahasan KUA-PPAS bersama BUMD sebenarnya sudah dijadwalkan, tetapi sayangnya hanya satu BUMD yang hadir. Untuk BUMD yang direksinya absen, paparan dijadwalkan ulang.

“Seingat saya waktu itu baru BPJ yang hadir dari direksinya, sementara yang lain karena direksinya nggak hadir kita suruh balik,” katanya.

Selain itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paparan sebelumnya dianggap kurang lengkap, kini sudah melakukan pemaparan kembali. Salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Bapenda sudah melakukan presentasi (paparan), sudah bagus dan sudah banyak perbaikan dalam peningkatan PAD, begitu juga yang lainnya,” katanya.

Terbaru dijelaskanya, hanya tersisa satu OPD yang belum melakukan paparan bersama Anggota Banggar DPRD. OPD tersebut yakni Disdukcapil, karena kepala dinasnya sakit.

”Sementara OPD yang lain sudah hadir dan sudah kita buat berita acaranya,” ungkapnya.

Dirinya memastikan, pembahasan KUA-PPAS masih akan berlanjut minggu ini. Berdasarkan hasil paparan OPD, beberapa dinas melakukan pemangkasan anggaran 30 hingga 40 persen. Pemangkasan ini terutama berlaku pada kegiatan seremonial, seperti penyelenggaraan acara di hotel atau kunjungan luar daerah, yang kini hanya dilakukan untuk hal-hal yang dianggap penting.

“Jadi itu yang bisa kita lihat, memang berimplikasinya kepada kegiatan infrastruktur, yang kemungkinan besar akan terkikis banyak, karena sangat berpengaruh. Kita masih coba berikhtiar, melihat, potensi-potensi yang bisa menghasilkan pendapatan banyak (besar), tanpa membebankan masyarakat,” jelasnya. (pra)