Pemprov Jakarta dan Pemkot Bekasi Bangun Rusun Dekat Stasiun

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi bersepakat membangun hunian vertikal (rumah susun) di sekitar stasiun kereta api guna mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi dan menekan pengeluaran biaya transportasi. Proyek ini merupakan bagian dari kerja sama pembangunan infrastruktur yang disepakati dalam pertemuan kedua pemerintah daerah di Balai Kota, Selasa (8/7).

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan pembangunan rumah susun yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal akan memudahkan mobilitas warga, terutama yang setiap hari bepergian ke Jakarta.

“Yang sedang dalam proses adalah pembangunan flyover dan apartemen di dekat stasiun kereta api. Tujuannya agar warga tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi, tapi beralih ke angkutan umum,” kata Tri, Kamis (10/7).

BACA JUGA: Wali Kota Bekasi Usul Pembangunan Dua Rusun ke Gubernur Jakarta, Ini Lokasinya

Dua lokasi hunian vertikal telah direncanakan, yakni di sekitar Stasiun Bekasi dan Stasiun Cakung. Hunian tersebut juga akan dilengkapi dengan fasilitas Park and Ride untuk mendukung konektivitas.

“Di Cakung, konsepnya lebih kompleks. Selain hunian, ada juga pasar dan tempat parkir yang terintegrasi,” jelasnya.

Pengamat transportasi Harun Al Rasyid menilai inisiatif ini sebagai langkah tepat untuk mengatasi beban ekonomi masyarakat urban akibat tingginya biaya transportasi.

“Hampir 30 sampai 40 persen penghasilan masyarakat perkotaan seperti Bekasi habis untuk transportasi. Jika hunian dekat pusat transportasi tersedia, mereka bisa menghemat dan meningkatkan kualitas hidup,” ujarnya.

BACA JUGA: Wali Kota Bekasi dan Gubernur Jakarta Bertemu, Bahas Masalah Ini

Ia menyebut kawasan Transit Oriented Development (TOD) sebagai solusi jangka panjang yang tidak hanya menyediakan hunian dekat sarana transportasi, tetapi juga harus dilengkapi fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

“Tujuannya bukan hanya memindahkan tempat tinggal, tapi juga mendorong masyarakat agar mau tinggal di sana. Karena itu, akses layanan dasar dan pengaturan harga hunian oleh pemerintah sangat penting,” tambah Harun.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan harga sewa atau beli hunian tetap terjangkau, mengingat potensi lonjakan nilai properti seiring meningkatnya minat warga terhadap kawasan TOD.(sur)