Pemkab Bekasi Siap Bentuk Satgas MBG, Antisipasi Siswa Keracunan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi atas insiden keracunan yang sempat terjadi pada siswa akibat program MBG di beberapa sekolah di daerah lain.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, mengatakan pembentukan Satgas masih dalam tahap proses. Belum lama ini, dirinya bersama Sekda dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mengikuti rapat monitoring secara daring terkait tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan Satgas. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri dan dihadiri oleh Badan Gizi Nasional.

BACA JUGA: Separo Anggaran Pendidikan Tersedot MBG, Evaluasi RAPBN 2026

“Baru proses pembentukan, sudah dibahas saat rapat,” ucap Imam kepada Radar Bekasi, Selasa (12/8) malam.

Menurut Imam, Satgas akan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah dengan koordinasi dari Dinas Ketahanan Pangan. Rapat lanjutan untuk mematangkan pembentukan Satgas juga akan digelar.

Diakui Imam, salahsatu peran Satgas MBG ialah mengantisipasi potensi siswa keracunan dari menu makan yang pernah terjadi di beberapa daerah.

“Memang untuk antisipasi adanya keracunan,” ucapnya.

Imam menyebutkan, untuk mengakomodasi seluruh siswa penerima program MBG, dibutuhkan sekitar 200 titik dapur umum. Pemerintah pusat akan membantu pembangunan 50 dapur umum yang rencananya dibangun di lahan fasilitas sosial dan umum (fasos fasum).

“Program MBG ini merupakan cita-cita Pak Presiden Prabowo dalam dunia pendidikan dan saat ini masih dalam proses pelaksanaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa jarak antar dapur umum dan lokasi penerima makanan maksimal harus ditempuh dalam waktu satu jam. Hal ini penting agar makanan yang sudah dikemas dapat diterima dalam kondisi segar dan gizi tetap terjaga. Namun, pemerintah masih perlu membahas kendala karena lahan fasos fasum yang digunakan berada di kawasan perumahan.

“Jarak antara dapur dan peserta didik harus diperhatikan agar makanan tetap segar dan gizinya tidak menurun,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, mengatakan pembentukan Satgas juga melibatkan Forkopimda yang terdiri dari TNI dan Polri sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Prabowo.

“Kami dari kader Gerindra diberi tugas untuk mengawal dan mensukseskan program MBG di daerah masing-masing,” ujar Aria.

“Meski pembentukan Satgas masih berlangsung, saya tahu kebutuhan dapur umum mencapai 200 titik. Mekanisme pembentukan dapur ini juga akan melibatkan pihak penyedia atau pelaksana program MBG,” pungkasnya. (and)