2 weeks ago
21
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi berencana menggelar pertemuan bersama partai-partai koalisi pendukung pasangan Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja pada Pilkada 2024 lalu.
Sebagai pengusung Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, partai berlambang banteng moncong putih itu ingin membangun komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara partai koalisi.
“Mungkin dalam waktu dekat ini PDI Perjuangan akan mengumpulkan partai-partai koalisi. Kita ngopi-ngopi sambil me time, sambil menyamakan persepsi antar partai-partai koalisi,” ujar Wakil Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, kepada Radar Bekasi, Kamis (28/8).
Agenda pertemuan ini mencuat setelah pengurus Partai Buruh, rekan koalisi PDIP, melayangkan kritik keras karena tidak dilibatkan dalam proses penentuan Kepala Dinas Tenaga Kerja oleh Bupati Bekasi. Mereka menilai sikap Ketua DPC PDIP mencederai pakta integritas saat merajut koalisi, hingga akhirnya Partai Buruh memilih bersikap kritis terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Menanggapi hal itu, PDIP berupaya merangkul dan membuka ruang diskusi. Jiovanno mengklaim pihaknya tidak mengetahui adanya pakta integritas yang dimaksud Partai Buruh. Bahkan, menurutnya, kemungkinan besar Bupati Bekasi pun tidak tahu, mengingat saat Pilkada lalu Ade Kuswara Kunang belum menjabat sebagai Ketua DPC.
“Saat ini kita belum tahu ada pakta integritas itu, karena mungkin kesepakatan pakta integritas di zamannya Pak Soleman sebagai Ketua DPC. Jadi sebelum langkah kritis bisa ada diskusi dulu, dimana si kekurangannya atau misalnya mohon maaf bupati ada kekurangan langkah atau apa, kan bisa diberikan masukan,” ucap Jio.
“Untuk sekarang, mari kita berikan waktu luang terhadap Bupati Bekasi, minimal satu tahun untuk membuat langkah-langkah. Semua bisa diselesaikan dengan duduk bareng,” sambung Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi itu.
Sementara, Plt Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Bekasi, Suparno, menyambut baik wacana pertemuan yang digaungkan PDIP. Namun menurutnya, agenda ini seharusnya dilakukan sebelum adanya keputusan penting.
“Kita setuju saja, namanya kita pengin bangun bareng Kabupaten Bekasi. Kalau di dalam perusahaan ada PDCA (Plan-Do-Check-Act), ini ngajak bertemu diskusi tapi sudah Do, makanya nanti kita lihat apa yang mau dibahas. Apakah mau mencari pembenaran, atau berdiskusi secara realistis dan objektif,” ungkapnya.
Terkait pakta integritas, Suparno menegaskan pembicaraan soal itu sudah dilakukan hingga mengerucut pada ranah kewenangan wakil bupati maupun Partai Buruh bila pasangan calon mereka terpilih. Menurutnya, pembahasan itu melibatkan calon bupati, calon wakil bupati, serta ketua tim pemenangan.
“Pasti tahu bupati mah, kalau PDI Perjuangan kita nggak tahu, dikasih tahu apa enggak. Kan itu antar calon bupati sama wakil, dan ketua tim pemenangan bupati, Haji Asep,” jelasnya.
Saat itu, Suparno menjelaskan, sebagai partai berbasis buruh, pihaknya hanya meminta agar dimintai pertimbangan terkait kebijakan penentuan Kepala Dinas Tenaga Kerja sebelum bupati mengambil keputusan. Menurutnya, hal itu bukan bentuk intervensi maupun intimidasi, melainkan upaya agar kebijakan dapat selaras dengan aspirasi basis massa buruh.
“Idealnya partai koalisi ini dalam menentukan kebijakan-kebijakan harusnya diajak diskusi. Ya minimal dimintai pertimbangan, tentang keputusannya tetap di bupati. Bukan tahu-tahu diputusin tanpa diskusi, tanpa manggil kita, tanpa ada pertimbangan dari kita. Terus fungsinya apa kita berkoalisi, itu pertanyaan saya ?,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bekasi, Nunung HS, menilai agenda pertemuan antar partai koalisi memang penting dilakukan setelah berhasil mengantarkan Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.
“Ya sangat bagus itu, karena memang harus duduk bareng. Apa salahnya kalau kita (koalisi) diajak duduk bareng. Mungkin dengan mengajak duduk bareng, dia (PDI Perjuangan) masih menghargai partai-partai koalisi,” ungkapnya.
“Komunikasi antar partai koalisi jangan sampai putus, karena tujuannya sama untuk membangun Kabupaten Bekasi supaya lebih baik lagi, pokoknya yang kita kedepankan kebutuhan masyarakat,” sambung, Ketua Fraksi Bintang Persatuan Buruh DPRD Kabupaten Bekasi itu.
Diketahui, pasangan Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja didukung tujuh partai koalisi, yakni PDIP, Partai Buruh, PPP, PBB, Partai Ummat, Perindo, dan Garuda. (pra)
