Marak Dugaan Penipuan Kerja di Kota Bekasi, Dewan Minta Disnaker Jangan Nunggu Laporan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Maraknya kasus dugaan penipuan kerja oleh perusahaan penyalur kerja bodong  kembali memicu desakan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi untuk bertindak lebih proaktif.

Pemerintah diminta segera membentuk Satgas Ketenagakerjaan guna memperkuat pengawasan dan mitigasi terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan yang berulang terjadi.

Minimnya lapangan kerja membuat pencari kerja menurunkan kewaspadaan mereka, sehingga mudah terjebak penipuan. Tak sedikit dari mereka yang rela membayar sejumlah uang dengan harapan mendapatkan pekerjaan, hanya untuk akhirnya ditipu.

BACA JUGA: Disnaker Pastikan Penyalur Kerja di Ruko Plaza Bekasi Jaya Bodong

“Polanya harus diubah. Jangan hanya menunggu laporan. Pemerintah harus hadir lebih dulu, membangun mitigasi terhadap praktik-praktik percaloan kerja yang jelas merugikan pencari kerja,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, Senin (28/4).

Wildan menilai pendekatan reaktif selama ini hanya memperburuk keadaan. Ia mendorong agar Disnaker aktif turun ke lapangan, melakukan pengawasan intensif terhadap aktivitas perusahaan penyalur tenaga kerja, serta gencar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi penipuan.

“Secara psikologis, orang yang sedang butuh kerja cenderung menurunkan standar selektifitasnya. Padahal, jika diperhatikan lebih teliti, banyak tanda-tanda kejanggalan yang sebenarnya bisa dikenali sejak awal,” katanya.

BACA JUGA: Lagi Liputan Dugaan Penipuan Loker di Bekasi Timur, Jurnalis Diintimidasi Pria Tak Dikenal, Ini Kata Polisi

Meski pengawasan ketenagakerjaan kini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wildan menegaskan hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk lepas tangan. Terlebih, kewenangan pembinaan tenaga kerja tetap ada di tingkat kota.

“Kita butuh percepatan, akselerasi, dan langkah nyata dari Pemkot Bekasi. Satgas Ketenagakerjaan harus segera dibentuk agar ada kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi persoalan ini,” tegasnya.

Selain mendorong pengawasan yang lebih ketat, Wildan juga menuntut inovasi dari pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru di Kota Bekasi, sehingga tekanan terhadap pencari kerja bisa dikurangi.

“Kita harus bergerak cepat. Jangan tunggu warga kita terus jadi korban,” tutup Wildan. (sur)