Khawatir Banjir Parah, Warga Protes Pemasangan SPAM di Poncol Bekasi Timur

RADARBEKASI.ID, BEKASI  – Warga Perumahan Villa Taman Kartini dan Rawa Lumbu  memprotes proyek pemasangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buaran PAM Jaya DKI Jakarta di kawasan Poncol, tepatnya persimpangan Jalan Mayor Madmuin Hasibuan dan Jalan RA Kartini Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur.

Warga menilai proyek ini merugikan karena menimbun polder penampungan air hujan yang berfungsi sebagai mitigasi banjir di Kota Bekasi. Polder Kalimati, yang memiliki peran penting dalam menampung dan mengalirkan air dari DAS Rawa Lumbu, kini terancam akibat penimbunan lahan untuk jalur pipa.

Warga khawatir jika kolam retensi ini tidak bisa berfungsi dengan optimal, banjir di wilayah mereka akan semakin parah.

“Hal ini fatal terhadap fungsi Kalimati pada saat musim hujan. Kolam tidak berfungsi secara benar,” ujar Untung Agus Pramono, warga yang protes, saat dihubungi Radar Bekasi, Rabu (12/2).

Proyek pemasangan pipa dengan diameter hampir dua meter sedang berlangsung. Berdasarkan desain yang beredar, jalur pipa melewati kawasan Kalimati, tepatnya di sisi timur belakang SPBU, lalu melintas ke bawah Sungai Bekasi.

Warga menilai metode pemasangan ini bermasalah. Untuk membuka jalur dan menempatkan alat berat, kontraktor harus menimbun sebagian area polder. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat fungsi pompa banjir yang sudah bekerja maksimal dengan kapasitas terbatas.

“Pompa kita ini aja kapasitasnya masih kurang 30 persen dari yang ideal. Kalau kolamnya malah ditimbun, ya makin parah nanti banjirnya,” tambah Untung.

Protes warga semakin menguat setelah mengetahui bahwa kontraktor proyek, China Railway Construction Corporation (CRCC), sudah melakukan penimbunan awal. Mereka mengklaim telah mendapat izin dari RW 24, meskipun warga RW 23, yang juga terdampak, merasa tidak pernah diajak berdiskusi.

Sebagai bentuk perlawanan, warga RW 23 telah mengajukan surat keberatan kepada Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas BMSDA, Plt Wali Kota Bekasi, camat, dan lurah. Mereka juga menyiapkan langkah lebih lanjut, baik melalui jalur hukum maupun aksi di lapangan.

“Kita menolak alignment pipa masuk ke area polder. Kita usul masuk lewat Jalan Kartini, dan pipa bawah tanah ke Sungai Bekasi, memang ada konsekuensi mereka harus bebaskan tanah sebagian,” pungkasnya. (rez)