Ketua DPRD Respons Usulan Pansus untuk Transparansi OPD, Begini Katanya

RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi merespons usulan dibentuknya panitia khusus (Pansus) untuk mendorong transparansi data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mengawasi sumber serta rincian pendapatan daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan, pembentukan pansus sah secara regulasi dan bisa dijalankan jika dibutuhkan.

“Selagi langkah-langkah itu bisa digunakan sesuai regulasi, tentu saja perlu dilakukan karena secara regulasi diatur,” ujar Ade, kepada Radar Bekasi, Selasa (12/8).

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, DPRD memiliki regulasi dan tata tertib (Tatib) yang mengatur mekanisme pencarian informasi.

“Kalau memang dibutuhkan, saya kira bukan hal yang tabu karena secara regulasi dan tata tertib itu dibenarkan,” katanya.

Menurut Ade, DPRD perlu melihat komposisi keuangan daerah dan mendorong pemerintah daerah memaksimalkan pendapatan, terutama karena Pemkab Bekasi saat ini memiliki beban besar dalam belanja pegawai.

“Tentu untuk meningkatkan pendapatan, kita butuh data ini sebagai pendapatan awal bagian investigasi dan evaluasi untuk merumuskan langkah-langkah seperti apa, agar kemudian terukur,” tukasnya.

Menurut Ade, wajar jika anggota DPRD meminta data tersebut. Ia menegaskan, pentingnya data ini apabila diberikan ke DPRD, karena peningkatan PAD akan berdampak pada kemaslahatan bersama, bukan hanya DPRD.

“Kita bagaimana bisa memaksimalkan kalau positioning eksistingnya tidak tahu. Maka perlunya data sebagai alat untuk kita membaca dimana titik-titik yang kita maksimalkan,” jelasnya. (pra)