3 hours ago
1
RADARBEKAS.ID, BEKASI – Kerugian sementara akibat banjir di Kota Bekasi diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun dari DPRD, kerugian tersebut mencakup infrastruktur sebesar Rp101 miliar, aset Rp585 juta, dan sektor pendidikan Rp23 miliar yang milik pemerintah.
Jumlah kerugian tersebut jauh melebihi alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2025 yang hanya sebesar Rp65,3 miliar.
Meskipun genangan air di 120 titik lokasi banjir telah surut dan sebagian besar warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah mereka, proses pemulihan pasca banjir masih membutuhkan waktu.
Tidak sedikit dana yang harus dikeluarkan untuk memulihkan kondisi di Kota Bekasi. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 26.887 rumah warga di delapan kecamatan terdampak banjir.
Belum lama ini, semua komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar rapat koordinasi dengan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendapatkan data secara menyeluruh.
Rapat tersebut membahas berbagai upaya yang telah dilakukan sejak 4 Maret, termasuk penerbitan Keputusan Wali Kota mengenai status tanggap darurat bencana, yang memungkinkan penggunaan BTT untuk penanganan banjir.
BACA JUGA: Jembatan Darurat Kemang Pratama Sudah Bisa Dilalui Kendaraan
“Masalahnya BTT yang dialokasikan setelah evaluasi gubernur itu hanya mencakup Rp65,3 miliar, sementara kebutuhannya ini luar biasa,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary.
Menurut Latu, kerugian di sektor infrastruktur diperkirakan mencapai Rp100 miliar. Angka tersebut hanya mencakup kerugian infrastruktur milik pemerintah kota dan belum termasuk kerugian yang dialami oleh warga Kota Bekasi yang terdampak banjir.
Untuk itu, pihaknya telah meminta Pemkot Bekasi untuk menghitung kerugian secara menyeluruh, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi. Pemulihan pascabanjir diperkirakan memakan waktu sekitar dua bulan, seperti yang terjadi pada 2020 lalu.
“Kami sudah merekomendasikan. Ketika kebutuhannya sudah dikalkulasi secara tepat, maka kebutuhan yang nantinya akan dilakukan perubahan atau penambahan di BTT itu nantinya akan menjadi dana yang akan dipergunakan untuk penanggulangan pasca banjir,” ucapnya.
Latu menambahkan, prioritas penanganan pascabanjir harus difokuskan pada bangunan-bangunan sektor publik seperti sekolah dan puskesmas, agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat segera pulih.
Pihaknya juga mempersilakan setiap perangkat daerah untuk menyampaikan kebutuhan mereka terkait penanganan pascabanjir.
Mengingat besarnya kebutuhan anggaran untuk pemulihan pasca banjir, Latu berharap bahwa beban tidak sepenuhnya ditanggung oleh Pemkot Bekasi. Ia berharap ada tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, yang telah langsung meninjau dampak banjir di Kota Bekasi.
“Kalau anggaran dari Kota Bekasi bisa mengcover sekian persen dari total kebutuhan, kita berharap tambahannya bisa diberikan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi awal untuk Pemkot Bekasi, antara lain menyepakati anggaran BTT sesuai dengan kebutuhan pemulihan pasca banjir, serta memastikan bantuan untuk warga terdampak di sektor pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur, termasuk renovasi rumah yang rusak parah.
“Karena ada beberapa rumah yang memang dari sisi bangunannya sudah hancur, dindingnya jebol dan lain sebagainya, ini memerlukan keseriusan pemerintah,” tambahnya.
Ketiga, pihaknya juga meminta agar perbaikan gedung dan sarana-prasarana sekolah menjadi prioritas. Selain itu, mereka merekomendasikan pengadaan perahu karet di setiap kelurahan yang berpotensi terdampak banjir, pengadaan mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) dengan fasilitas lengkap, serta kendaraan untuk suplai air.
BACA JUGA: Pascabanjir, DLH Angkut 11 Ribu Ton Sampah ke TPA Sumur Batu
Selain beberapa rekomendasi tersebut, pihaknya juga tengah menyusun rekomendasi lain yang akan diserahkan kepada Pemkot Bekasi. Pihaknya berharap rekomendasi tersebut bisa segera dilaksanakan oleh Pemkot Bekasi.
Sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) memperkirakan kerugian di sepanjang aliran Kali Bekasi mencapai Rp65 miliar. Angka tersebut meliputi titik-titik longsor, termasuk kerusakan jembatan.
Sesuai kewenangannya, kerugian di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi ini menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
“Kita menginventarisir jumlah kerusakan itu lumayan banyak juga, hampir sekitar Rp65 miliar untuk sisi kiri dan kanan DAS Kali Bekasi,” ungkap Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Aceng Solahudin.
Selain Rp65 miliar tersebut, anggaran yang dibutuhkan lebih besar lagi untuk penanganan jangka panjang berupa normalisasi kali.
Normalisasi kali mencakup keseluruhan, mulai dari pengerukan sedimentasi, perbaikan tanggul, perbaikan pintu air, pembebasan sempadan sungai, pengadaan pompa, peningkatan drainase, hingga pembuatan kolam retensi.
Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain di sekitar Kota Bekasi agar upaya penanganan jangka panjang ini bisa dikerjakan secara maksimal.
“Pasti harus kita lakukan, karena kalau melihat arahan gubernur kan hulu ke hilir,” tambahnya. (sur)
