4 hours ago
3
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kepala Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Canih Hermansyah, memprotes penggusuran yang terjadi di bantaran Kali Sepak Jalan Raya Gabus, Jumat (15/3).
Di lokasi tersebut, Canih sempat meminta penjelasan kepada Dedi mengenai alasan penertiban yang dilakukan secara mendadak dan tanpa surat pemberitahuan satu hingga tiga serta tidak ada sosialisasi.
Rencana penertiban bangli ini, menurut Canih, baru diketahuinya pada Kamis (13/3) pukul 16.00 WIB. Ia bersama jajarannya langsung mengadakan rapat dan memberi tahu warga yang akan terkena penertiban
“Mentang-mentang dia gubernur tidak melihat keadaan, paling tidak dia berbuat dulu sesuai SOP. SOP jalankan, teguran pertama, kedua, dan ketiga, sosialisasi kepada masyarakat, itu dijalankan dulu, saya dukung pembangunan daerah,” kata Canih di lokasi, Jumat (14/3).
Ia menuding bahwa pemerintahan Dedi otoriter karena melakukan penggusuran bangunan liar secara mendadak tanpa mengikuti prosedur yang benar.
“Lah kalau bikin ramai buat apaan, bikin keruh saja. Cuma Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahnnya seperti otoriter,” ujarnya.
Canih menegaskan, pihaknya mendukung upaya penggusuran yang dilakukan pemerintah, namun hal tersebut harus sesuai dengan prosedur dan memperhatikan kemanusiaan.
“Saya bukan tidak mendukung pembangunan daerah, bukan, saya mendukung. Tapi caranya yang salah. Bukan zaman penjajah ini,” tambahnya. Dia juga meminta adanya ganti rugi bangunan.
Kemarahan Canih didengar oleh Dedi. Ia lalu mencari keberadaan Canih di sekitar lokasi penggusuran. Hal itu terjadi saat Dedi berbincang dengan seorang pemilik bangunan yang merupakan pria lanjut usia.
Perbincangan berlangsung di hadapan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa, serta warga.
Dalam perbincangan itu, Dedi menyampaikan bangunan tak berizin di bantaran kali akan dibongkar semuanya, agar aliran air lancar dan tidak banjir.
Dedi pun menjanjikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan dana untuk pembangunan warung baru bagi warga yang terdampak.
“Nanti saya hitung biaya pembangunannya. Nanti kalau bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Siap setuju kan?” tanya Dedi kepada warga di lokasi.
“Siap, Pak,” jawab warga.
Dedi kemudian menjelaskan bahwa penggusuran tersebut dilakukan untuk mencegah banjir dan mengatasi penumpukan sampah di Kali Sepak.
“Pengen kan warga di sini enggak banjir, enggak numpuk sampah, rapi dan bersih. Jadi setuju saya bongkar?” ujar Dedi.
“Setuju, Pak,” jawab warga.
Setelah mendengar dukungan tersebut, Dedi langsung mencari Canih, yang sebelumnya disebutnya sempat marah.
“Mana yang tadi yang agak marah sama saya. Pak kades, setuju kan?” ungkap Dedi.
Canih, yang awalnya mengkritik Dedi sebagai gubernur otoriter karena dinilai tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dalam pembongkaran, tiba-tiba luluh dan menyatakan setuju. Itu setelah dia mengetahui adanya penggantian bangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
“Setuju kalau ada penggantian,” jawab Canih.
Canih pun menyatakan dukungannya terhadap program Dedi.
“Alhamdulillah, jadi saya mendukung program Pak Gubernur,” tegas Canih.
Namun, Dedi membantah pernyataan Canih dan menegaskan bahwa pembongkaran bangli ini bukanlah program gubernur.
“Bukan program saya, program Bapak. Kan yang kebanjiran Bapak, bukan saya,” imbuh Dedi.
Sementara itu, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 100 bangunan liar yang akan digusur dari bantaran Kali Sepak.
Dalam peninjauannya, ia juga melihat adanya tugu golok yang terdampak. Ade menegaskan bahwa tugu tersebut, yang menjadi simbol wilayah Tambun Utara, akan diganti.
“Karena ini kan untuk kemaslahatan umat. Kita lakukan normalisasi hari ini dan nanti juga akan dilebarkan dan akan didalami atau di grup kedalamannya supaya nanti banyak menampung air juga biar tidak banjir,” tutup Ade. (ris)
