Disperkimtan Kabupaten Bekasi Komitmen Dukung Pembangunan Jabar

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan wilayah Jawa Barat.

Hal ini disampaikan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Jawa Barat bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Turut hadir Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, bersama kepala dinas dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Bupati Ade menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap percepatan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menyediakan infrastruktur dasar yang merata dan inklusif, khususnya untuk masyarakat desa.

BACA JUGA: Disperkimtan Kabupaten Bekasi Optimalkan Pembangunan Rutilahu

“Tentu kami ada program Rutilahu, pembangunan jamban, jalan lingkungan hingga penerangan jalan lingkungan yang kewenangannya itu Disperkimtan,” kata Ade.

Pada 2025, Disperkimtan akan merealisasikan beberapa program prioritas. Antara lain 1.670 unit Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), 1.652 unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), dan 1.246 titik Penerangan Jalan Umum Lingkungan (PJUL). Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan lingkungan yang sehat.

“Program ini bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Rutilahu juga sudah bertransformasi menjadi Rumah Gotong Royong, sesuai arahan Presiden RI dan tagline ‘Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera’,” kata Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nurchaidir.

BACA JUGA: Bantuan Rutilahu di Kabupaten Bekasi jadi Rp40 Juta Mulai 2026

Ia menuturkan, program Rutilahu menyasar warga beridentitas Kabupaten Bekasi yang memiliki alas hak atas tanah, dan tidak berdiri di atas tanah negara, irigasi, atau tanah kas desa.
Penerima program tersebar di 18 kecamatan, diusulkan melalui LPM dan BKM tingkat desa/kelurahan.

Setiap tahun, jumlah penerima manfaat disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah. Dia menjelaskan, jumlah penerima manfaat program rutilahu atau bedah rumah setiap tahunnya akan disesuaikan dengan kondisi kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Selain dari APBD Kabupaten, bedah Rutilahu juga bersumber dari anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat yang pelaksananya dimulai pertengahan tahun.

“Tahun 2024 lalu sebanyak 1.600 unit, dan pada 2025 naik menjadi 1.670 unit. Rutilahu dari Provinsi Jawa Barat masih dalam tahap pendataan,” terang Chaidir.

BACA JUGA: Pemkab Bekasi Siapkan Rp33,4 miliar untuk Rutilahu

Menurutnya, dengan hadirnya Rumah Gotong Royong, masyarakat bisa tinggal lebih aman dan nyaman, tanpa khawatir atap bocor atau bangunan roboh.

Selain bedah rumah, Disperkimtan juga memprioritaskan pembangunan sistem sanitasi berbasis masyarakat, yaitu SPALD-S. Program ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan mencegah stunting.

Pembiayaan kegiatan SPALD-S bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat agar setiap rumah memiliki sanitasi berbasis masyarakat.

Pada 2025, SPALD-S dilaksanakan melalui 765 unit dari APBD Kabupaten Bekasi, 887 unit dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN. Total 1.652 unit, tersebar di 14 kecamatan.

“SPALD-S melalui APBD dilaksanakan di 10 kecamatan, dan dari DAK di 4 kecamatan. Tujuannya agar setiap rumah memiliki sanitasi layak sebagai bagian dari penurunan angka stunting,” tambahnya.

Untuk mendukung keberhasilan program SPALD-S, Disperkimtan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bekasi, mulai dari survei lapangan hingga intervensi terhadap warga.

“Selama masih ada warga yang buang air besar sembarangan (BABS), program ini akan terus dilanjutkan. Sanitasi bersih adalah bagian dari kesehatan dan kualitas hidup,” pungkasnya. (and/*)