Sumbawa Besar, NTB – Ketua Umum Forum Komunikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (FKP3A) NTB, Iwan Firmansyah, bersama beberapa pengurus menghadiri hearing dengan Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa pada Selasa (11/03/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD tersebut membahas operasional dan pemeliharaan irigasi Bendungan atau bendung lain yg berada di kewenangan pusat maupun pemerintah daerah, yang dinilai membutuhkan optimalisasi peran petani pemakai air (P3A) secara maksimal dan parsitipatif.
Hearing ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa, Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov, didampingi anggota M. Taufik dan Saipul Arif. Turut hadir berbagai instansi terkait, termasuk Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Bappeda, BWS NT I, serta perwakilan dari perkumpulan petani pemakai air daerah irigasi Batu Bulan (IP3A Batu Bulan) dan p3a dari beberapa daerah irigasi yg berada di wilayah kabupaten sumbawa
Dalam kesempatan tersebut, Iwan Firmansyah menegaskan pentingnya keterlibatan P3A dalam pengelolaan irigasi. Menurutnya, peran P3A masih belum dimaksimalkan, padahal mereka berkontribusi langsung dalam pengelolaan air untuk pertanian.
"Kami meminta pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih memberdayakan P3A, baik dalam tugas maupun fungsi operasional. Hal ini penting demi terwujudnya swasembada pangan dan ketahanan sumber daya air, khususnya di Kabupaten Sumbawa dan NTB pada umumnya, " ujar Iwan.
Lebih lanjut, ia berharap hasil hearing ini dapat meningkatkan peran P3A sehingga mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah dan berharap agar pemerintah dapat memikirkan juga insentif bagi p3a yg betul betul aktif dan efektif dalam menjalan kan tugas nya yg penuh resiko dan tantangan dalam memenuhi kebutuhan air ke tingkat petani.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa mengeluarkan beberapa rekomendasi penting, di antaranya:
1. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberdayaan dan penguatan P3A serta pengelolaan irigasi.
2. Kepala OP IV BBWS NT I diminta segera menangani jaringan irigasi Batu Bulan yang bermasalah, dengan tetap berkoordinasi dengan P3A setempat.
3. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTB agar menjaga kelestarian hutan serta mengawasi aktivitas pertambangan dan bermacam bentuk perusakan kawasan hutan di Sumbawa.
4. Komisi Irigasi Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa untuk mengoordinasikan kepada para pihak untuk penanganan permasalahan petani pemakai air.
5. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas PUPR dan Dinas Pertanian untuk memfasilitasi P3A dan masyarakat petani.
Iwan Firmansyah mengapresiasi rekomendasi yang dikeluarkan DPRD, khususnya Komisi III, yang dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan peran P3A.
"Kami sangat menghargai atensi dari DPRD Sumbawa. Kami berharap rekomendasi ini dapat segera diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan irigasi dan mendukung kesejahteraan p3a dan masyarakat petani, " tutupnya.(Adb)