Bupati Bekasi Tegaskan Rotasi Mutasi Tanpa Biaya

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan bahwa kebijakan rotasi mutasi yang akan digelar di lingkungan Pemkab Bekasi tidak dipungut biaya sama sekali.

“Soal rotasi-mutasi itu gratis. Sudah saya sampaikan, tidak ada biaya yang dipungut. Kadang-kadang ya ada yang mengatasnamakan saya. Tapi dipastikan jangan ada yang percaya ketika ada yang minta biaya untuk rotasi mutasi,” kata Ade, Rabu (13/8).

Bupati menambahkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebaiknya tetap fokus bekerja. “Saya berupaya memberikan semangat kerja kepada ASN melalui pendekatan meritokrasi. Setiap proses rotasi dan mutasi akan mengikuti aturan yang berlaku,” jelasnya.

Saat ditanya kapan rotasi mutasi akan dilaksanakan, Ade belum memberikan kepastian waktu. Ade menekankan bahwa kebijakan tanpa biaya ini diterapkan untuk memastikan proses penempatan ASN mendukung program kerja yang telah terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BACA JUGA: Isu Rotasi Mutasi Munculkan Kekhawatiran ASN, Nyumarno: Kerja Saja Sesuai Tupoksi

“Kalau rotasi mutasi memakai biaya, saya sendiri akan tersandera terkait kinerja dan tanggung jawab saya sebagai bupati. Oleh karena itu, semua proses saya gratiskan. Meritokrasi tetap dijalankan sesuai aturan OPD, tetapi tetap selaras dengan RPJMD. ASN yang tidak perform akan diganti,” tegasnya.

Bupati juga memastikan akan menindak tegas oknum yang memungut biaya secara ilegal. Ade menyebutkan bahwa ultimatum dan sosialisasi telah disampaikan, termasuk saat bekerja sama dengan KPK.

“Kalau ada yang percaya biaya melalui pihak-pihak kurang bertanggung jawab, itu menjadi risiko mereka sendiri. ASN kerja saja yang bener untuk menyelesaikan tugas Pemkab Bekasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menilai kebijakan bupati yang anti-transaksional dapat mendorong etos kerja positif di kalangan ASN.

“Ketika memang benar tidak ada biaya serta pendekatan meritokrasi diterapkan, hal ini bisa memberikan persaingan di lingkungan Pemkab akan tumbuh secara profesional dan dapat meningkatkan kualitas SDM para pegawai,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, ucapan bupati yang menegaskan tidak ada biaya rotasi mutasi sudah terdengar sebelumnya. “Semoga kebijakan ini memberikan semangat baru. Targetnya, RPJMD akan ditetapkan pada 20 Agustus. Dengan kepemimpinan baru dan program kerja yang jelas, ASN dapat bekerja dan berkarir secara adil,” tuturnya. (and)