Plh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Dukung  Keputusan Prabowo Cabut Izin Perusahaan Tambang di Raja Ampat

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo yang menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan,” ujar Aria yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, pencabutan izin tersebut merupakan langkah tegas dalam menertibkan kawasan hutan serta menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati laut. Aria juga menilai, keputusan itu membuka peluang pengembangan potensi wisata kelas dunia secara berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar tindakan administratif, tapi langkah berani untuk melindungi kekayaan alam Indonesia,” tegasnya.

Ia menilai, potensi wisata Raja Ampat tidak bisa dikorbankan demi kepentingan ekonomi semata. Karena itu, Aria berharap langkah Presiden Prabowo bisa menjadi contoh bagi daerah lain, termasuk Kabupaten Bekasi.

“Pembangunan tak hanya soal ekonomi. Kelestarian lingkungan juga harus menjadi perhatian utama,” katanya.

Terkait potensi alam di Kabupaten Bekasi seperti gas dan minyak, Aria mengajak semua pihak untuk tetap menjaga lingkungan meski telah mengantongi izin usaha. Menurutnya, hasil bumi memang penting untuk pertumbuhan ekonomi, namun tidak boleh mengorbankan alam.

“Kepentingan masyarakat dan kelestarian alam harus lebih diutamakan daripada sekadar mengejar keuntungan ekonomi,” ujarnya.

Aria juga menyinggung sikap Presiden Prabowo saat menghadapi bencana banjir beberapa waktu lalu. Termasuk mengunjungi korban banjir di Babelan Kabupaten Bekasi.

“Presiden turun langsung melihat kondisi rakyat dan mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan agar tak terjadi bencana akibat ketimpangan dan kerusakan alam,” tutupnya. (and)