4 hours ago
2
Beranda Cikarang Bupati Bekasi Terima Kunjungan Ditjen Polpum Kemendagri, Bahas Strategi Jaga Kamtibmas Pasca Unjuk Rasa Nasional
FOTO BERSAMA: Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, didampingi jajaran foto bersama dengan Ditjen Polpum Kemendagri di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Selasa (12/9). FOTO: DOKPIM PEMKAB BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menerima kunjungan kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas langkah strategis menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pasca aksi unjuk rasa nasional. Pertemuan digelar di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Selasa (12/9).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Sidang Paripurna yang dipimpin Menteri Dalam Negeri pekan lalu, yang kemudian dijadikan acuan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Bupati Ade menegaskan Pemkab Bekasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah bergerak cepat menanggapi dinamika yang terjadi.
PAPARAN: Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyampaikan paparan saat menerima kunjungan kerja Ditjen Polpum Kemendagri di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Selasa (12/9). FOTO: DOKPIM PEMKAB BEKASI
“Kami telah menggelar rapat Forkopimda yang menghasilkan kesepakatan bersama, di antaranya pelaksanaan Shalat Taubat, Shalat Hajat, Shalat Gaib, serta doa bersama untuk menjaga ketenangan batin masyarakat. Selain itu, Polres Metro Bekasi juga telah melaksanakan Apel Siaga pada 29 Agustus, 2 September, dan 3 September 2025 untuk memastikan kesiapan pengamanan di lapangan,” ucapnya.
Lebih jauh, Bupati menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menjaga situasi tetap kondusif. Ia menjelaskan bahwa Pemkab Bekasi telah melaksanakan deklarasi damai bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, dan tokoh masyarakat, disertai doa lintas agama sebagai pengikat semangat kebersamaan.
PAPARAN: Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, menyampaikan paparan saat kunjungan kerja di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Selasa (12/9). FOTO: DOKPIM PEMKAB BEKASI
“Mendukung pula kegiatan bakti sosial berupa pembangunan sarana ibadah serta bantuan kesehatan oleh Polres Metro Bekasi sebagai upaya memperkuat kedekatan aparat dengan masyarakat,” tambahnya.
Tidak hanya menjaga stabilitas sosial, Pemkab Bekasi juga memperhatikan aspek ekonomi masyarakat. Melalui kerja sama dengan Kemendagri dan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi untuk menjaga ketersediaan pangan serta menekan harga kebutuhan pokok.
“Langkah ini sangat penting agar masyarakat tetap tenang, tidak terbebani harga pangan, dan kebutuhan sehari-harinya terjamin,” jelas Bupati.
Terkait kekhawatiran yang muncul akibat aksi demonstrasi di tingkat nasional, Bupati Ade memastikan bahwa Kabupaten Bekasi tetap aman berkat kerja sama erat TNI/Polri dan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Cooling Down System yang dijalankan secara berkesinambungan, serta mengingatkan bahwa menjaga kondusivitas daerah tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan semata.
Berbagai upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan terciptanya wilayah yang kondusif dan aman, yang turut diapresiasi oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri. Sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia, Pemkab Bekasi juga akan kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan mulai dari tingkat RT/RW hingga desa agar ketertiban wilayah tetap terjaga.
“Upaya ini bertujuan meredam potensi gejolak, menenangkan situasi pasca unjuk rasa, serta memastikan masyarakat merasa aman, terlindungi, dan dapat beraktivitas dengan normal. Kondisi yang stabil ini juga penting untuk menjaga Kabupaten Bekasi sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, menekankan bahwa aksi demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Namun, ia juga mengingatkan adanya potensi tindakan di luar hukum yang harus diantisipasi.
“Demonstrasi itu positif sebagai wujud partisipasi masyarakat. Tetapi bila ada tindakan anarkis, maka harus ditindak tegas agar ketertiban umum tetap terjaga, terlebih di wilayah strategis seperti Kabupaten Bekasi,” jelasnya.
Kunjungan kerja ini juga dihadiri Wakil Bupati Bekasi, unsur Forkopimda, jajaran asisten daerah dan staf ahli Pemkab Bekasi, perangkat daerah terkait, Forum Mandatori Kabupaten Bekasi, Direktur Kewaspadaan Nasional, Kasubdit Perizinan Penelitian dan Pengawasan Orang Asing, serta unsur BIN Jabar Koordinator Wilayah Bekasi. (and/adv)
