Pengamat: Pimpinan Eksekutif Jangan Abaikan Temuan Pansus, Disnaker Harus Dievaluasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI — Kecurigaan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Bekasi terhadap data jumlah peserta pelatihan dan penyaluran tenaga kerja tahun 2024 yang disajikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dinilai perlu segera disikapi.

Guna memastikan persoalan itu tak berlarut, Pengamat Politik Bekasi Roy Kamarullah menilai pimpinan eksekutif dalam hal ini bupati dan wakil bupati Bekasi harus mengambil sikap.

“Seharusnya wakil bupati ini memanggil Disnaker, bukan hanya menegur, sebagai pemimpin tertinggi eksekutif. Bahkan kalau perlu dirotasi langsung karena dianggap tidak mampu melaksanakan kerja-kerjanya atau tugasnya,” ujar Roy.

Menurut Roy, wajar jika anggota Pansus LKPJ merasa geram melihat sikap wakil bupati terhadap Disnaker, yang justru ikut dalam agenda roadshow ke sejumlah perusahaan.

BACA JUGA: Pengamat Minta DPRD Tegas Sikapi Temuan Pansus Soal Data Lama Peserta Pelatihan Kerja

Ia menilai, kader Partai Buruh tersebut terlihat abai terhadap sikap Disnaker yang dinilai kurang kooperatif dengan DPRD.

“Jangan juga suatu hal yang harusnya ditegur atau diperbaiki diabaikan begitu saja, ini kurang bagus dalam kepemimpinan. Dalam sisi ini wakil bupati memang salah, harusnya bersikap tegas memperingatkan Disnaker karena tidak mampu menyajikan data akurat seperti apa yang diminta anggota Pansus LKPJ,” paparnya.

Roy menambahkan, ketidakakuratan data dari Disnaker merupakan temuan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

“Saya pikir jangan dibiarkan begitu saja karena pastinya ada sebab dan akibat. Kenapa dia (Disnaker) bisa menyajikan data yang tidak akurat,” sambungnya. (pra)