Gaji Pegawai Honorer Puskesmas Telukpucung Diduga Dipotong Rp1,8 Juta, DPRD Kota Bekasi Desak Investigasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Suara lelaki sepuh itu bergetar ketika menyebut angka yang terus menghantuinya senilai Rp1,8 juta. Jumlah yang bagi sebagian orang mungkin tak seberapa, namun bagi M Husin (62), mantan pegawai honorer di Puskesmas Telukpucung, uang itu adalah hak hasil keringatnya yang belum pernah ia terima.

Sejak diberhentikan dua bulan lalu, Husin hanya bisa bertanya-tanya, ke mana sisa gajinya pergi. Dari total Rp3 juta yang seharusnya ia dapatkan, hanya Rp1,2 juta tunai yang sampai di tangannya. Anak perempuannya, yang baru-baru ini mengecek mutasi rekening di bank, mendapati fakta mencengangkan: gaji yang masuk ke rekening sebenarnya Rp3 juta. Lantas, siapa yang memangkas Rp1,8 juta dari hak ayahnya?

“Saya menuntut hak saya. Rp1,8 juta itu ke mana? Saya hanya menerima Rp1,2 juta,” kata Husin dengan nada lirih, namun penuh kepastian.

Husin bukan orang baru di Puskesmas Telukpucung. Ia mulai hadir di halaman puskesmas sejak 2004, mulanya hanya sebagai tukang parkir. Dengan upah Rp300 ribu hingga Rp400 ribu sebulan, ia tetap setia berjaga. Waktu bergulir, ia diminta pula menjaga keamanan. Tahun 2018, barulah gajinya masuk ke rekening, meski ia tak pernah memegang ATM. Gaji tetap diberikan tunai dalam amplop, berdasarkan tanda tangan semata.

Hingga akhirnya, anaknya membuka rekening tersebut. Betapa terkejutnya mereka mendapati angka Rp3 juta rutin tercatat. Padahal, yang Husin bawa pulang ke rumah tak pernah lebih dari Rp1,2 juta.

“ATM saya itu dipegang puskesmas. Saya tidak pernah tarik uang di ATM, hanya tanda tangan lalu dapat amplop,” ungkap Husin.

Ia menegaskan tak pernah ada alasan pemotongan gaji. Absen tidak, teguran pun tak pernah ia terima. Setiap hari ia datang, setiap malam ia menjaga. Meski tanpa finger print, ia mengaku selalu ada di tempat.

Sayangnya, perjalanan Husin terhenti. Alasan yang diberikan karena usia yang sudah tidak muda lagi. Ia ditawari tetap bekerja sebagai penjaga malam dengan gaji, atau menjadi tukang parkir tanpa bayaran. Husin memilih yang kedua.

Namun, persoalan sisa gaji masih menggantung. “Seribu pun nggak pernah kami terima,” kata Rima Trisnawati (29), anak Husin, kecewa.

Rima sempat mencoba mengadu langsung kepada Wali Kota Bekasi saat berkunjung ke Puskesmas. Namun, aduan itu dialihkan ke kantor Pemkot. “Kami hanya minta hak bapak. Bukan lebih, bukan kurang,” ujarnya.

Kepala Puskesmas Telukpucung, Chairul Inda, tak membantah adanya pemotongan. Menurutnya, hal itu sudah disampaikan kepada keluarga Husin. Alasannya karena kinerja Husin dinilai tidak maksimal, terutama karena ia bertugas menjaga malam ketika bidan perempuan sedang piket.

“Memang berkaitan dengan pekerjaannya. Dan kinerjanya tidak maksimal,” jelas Chairul.
Dinas Kesehatan Kota Bekasi kemudian turun tangan. Kepala Dinkes, Satia Sriwijayanti, menyebut Husin sudah dipensiunkan tiga bulan lalu. Sebagai kompensasi, anaknya diterima bekerja sebagai cleaning service di Puskesmas.

Namun, perihal uang, Satia punya jawaban lain. Gaji Husin dipotong karena tidak menjalankan tugas penuh, dan dana yang tidak dibayarkan dikembalikan ke kas BLUD. “Itu kita potong dan masukkan ke Silpa BLUD,” kata Satia.

Pernyataan ini justru menambah kebingungan. Bagaimana mungkin seorang pegawai yang mengaku selalu hadir dinyatakan tak bekerja penuh? Mengapa tidak ada sistem absensi yang jelas untuk menguatkan klaim?

Kasus ini tak sekadar soal nominal Rp1,8 juta. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, menilai kasus ini menyangkut kredibilitas layanan publik.

“Ini soal keadilan. Tidak boleh ada pemotongan gaji tanpa alasan jelas. Apalagi, tanpa sistem transparan. Jika benar ada penyalahgunaan kewenangan, harus ada evaluasi menyeluruh,” tegasnya. Wildan menekankan, pemerintah harus berpihak pada pegawai kecil, bukan malah menyudutkan. Ia juga mendesak investigasi lebih dalam agar kasus serupa tak terulang. (sur)