1 month ago
25
Beranda Nasional Duh, Telanjur Resign hingga Sewa Kosan di Jakarta Imbas Pengangkatan ASN dan PPPK Ditunda
Ilustrasi rekrutmen CASN untuk formasi CPNS dan PPPK.
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunda pengangkatan CASN dan PPPK hingga Oktober 2025 dan Maret 2026 dinilai sangat mengecewakan.
Sejumlah pelamar CASN dan PPPK 2024 yang dinyatakan lolos telanjur berharap dapat diangkat sesuai jadwal pada Mei 2025. Beberapa CASN dan PPPK dari luar daerah telah mengajukan resign dari pekerjaan lama, memesan tiket ke Jakarta dan sewa kosan setahun.
“Kami gelisah dan kecewa, apalagi terdapat banyak dari kami yang sudah mengajukan surat resign dari tempat kerja yang lama.” ujar Doni, CASN dari luar daerah saat dihubungi, Senin (10/3/2025).
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Tak Buka Formasi CASN, Fokus PPPK
Annisa, salah seorang peserta CPNS yang lolos di lembaga instansi penyiaran mengungkapkan rasa kekecewaannya terkait penundaan pengangkatan ini.
“Kecewa banget ya, sebab sudah melewati berbagai proses tahapan seleksi dari 2024, persiapan belajar sudah dari jauh-jauh hari bahkan dari 2023,” kata Annisa dikutip dari JawaPos.
Annisa menyebut banyak teman seangkatan yang telah resign dari pekerjaan. Ada pula yang sudah mempersiapkan tabungan, tiket pesawat, hingga sewa tempat tinggal. Namun penundaan pengangkatan tidak sesuai jadwal mengubah perencanaan semua.
“Bahkan (resign) dari Januari karena sudah merasa punya tabungan cukup sampai Mei. Ada juga yang sudah beli tiket pesawat sampai sewa kosan. Banyak yang berharap tetap sesuai jadwal, di tanggal 2 Mei 2025,” jelasnya.
Sebelumnya melalui Surat Kepala BKN Nomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 yang terbit pada 8 Maret 2025, pemerintah mengatur bahwa pengangkatan resmi CASN akan berlaku per 1 Oktober 2025, sementara PPPK akan diangkat mulai 1 Maret 2026.
“Pemerintah mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau awal 2026,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini di Gedung DPR RI, Rabu (5/3/2025). (cr1)
