1 week ago
19
Beranda Advertorial Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Yenny Sampaikani 48 Rekomendasi Perbaikan LKPJ
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebanyak 48 rekomendasi diberikan oleh Komisi II DPRD Kota usai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024. Puluhan rekomendasi tersebut meliputi berbagai bidang yang dinilai belum optimal pelaksanaannya.
Sederet permasalahan mendasar ditemukan oleh Komisi II usai melakukan rapat kerja, kajian, hingga peninjauan lapangan. Permasalahan tersebut membutuhkan perhatian serius dan tindakan korektif dari masing-masing perangkat daerah yang menjadi mitra komisi II DPRD Kota Bekasi.
Permasalahan tersebut meliputi pengelolaan sampah dan penanggulangan pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), isu krusial seperti bahaya kecelakaan di perlintasan kereta api pada Dinas Perhubungan (Dishub), isu penataan tata ruang pada Dinas Tata Ruang (Distaru), isu pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA).
Berikutnya isu pemenuhan fasilitas dasar masyarakat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan), isu mengenai ketahann pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP), serta identifikasi isu-isu strategis dan koordinasi antar lembaga pada Badan Perencanaan, Pembangunan, dan Penelitian Daerah (Bapelitbangda).
“Total 48 rekomendasi yang terdiri dari Dinas Tata Ruang 5 rekomendasi, dinas bina marga 8 rekomendasi, dinas perumahan permukiman dan pertahanan 6 rekomendasi, dinas lingkungan hidup 10 rekomendasi, dinas perhubungan 7 rekomendasi dan dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan 11 rekomendasi, serta badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah 1 rekomendasi,” papar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti dalam rapat paripurna, Senin (19/5).
Pihaknya berharap rekomendasi yang telah diberikan oleh Komisi II dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Rekomendasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi perhatian dan penyempurnaan dalam menyusun kebijakan serta pelaksanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya.
“Harapan kami agar rekomendasi ini dapat menjadi masukan yang harus dilaksanakan, khususnya terhadap penyelenggaraan pada bidang-bidang yang belum optimal,” tambahnya.(adv)
