RADARBEKASI.ID, BEKASI — Kabupaten Bekasi sebagai salahsatu wilayah metropolitan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri tinggi, kini tengah menghadapi krisis pengelolaan sampah yang semakin mendesak. Dengan jumlah timbulan sampah yang semakin tinggi setiap waktunya, beban yang ditanggung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Burangkeng kian berat, bahkan sudah dalam kondisi overload.
Dalam situasi ini, diperlukan solusi transformatif dan kolaboratif, seperti pengurangan sampah dari sumber dan penerapan teknologi pengolahan modern, bukan sekadar pendekatan konvensional seperti penimbunan.

Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) hadir menjawab tantangan tersebut. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, dan bank dunia, melalui program ini dapat mendorong reformasi sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.
Sebagai daerah penyangga Ibu Kota dengan lebih dari 3 juta penduduk, Bekasi menghasilkan sampah rumah tangga dalam jumlah besar. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 mencatat timbulan sampah mencapai 614.462 ton per tahun atau setara 1.680 ton per hari. Sayangnya, distribusi layanan angkutan sampah yang dilakukan pemerintah maupun swasta masih belum merata di semua wilayah.
Masalah lain datang dari lahan pemrosesan yang terbatas, ditambah fasilitas pengolahan yang belum optimal. Kondisi ini memicu pencemaran lingkungan dan konflik sosial di sekitar TPA Burangkeng.
Padahal, Bekasi telah memiliki payung hukum seperti Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Persampahan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan di lapangan mulai dari persoalan kelembagaan, kapasitas SDM, hingga minimnya partisipasi masyarakat. Di sinilah ISWMP hadir untuk melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh.
Program ISWMP: Mendorong Perubahan dari Hulu ke Hilir
Program ISWMP hadir sebagai solusi menyeluruh dalam pengelolaan sampah, tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga memperbaiki sistem layanan dari hulu ke hilir.
Di Kabupaten Bekasi, program ini fokus pada lima kegiatan utama, yaitu penyusunan dan penguatan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) serta regulasi melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; meningkatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; memperkuat kelembagaan agar pengelolaan sampah lebih efektif; membangun mekanisme pendanaan dan sistem penarikan retribusi yang transparan dan berkelanjutan; serta mendukung pendanaan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berteknologi, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kertamukti.
Kelima pilar ini menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dalam menciptakan tata kelola persampahan yang berkelanjutan. RISPS berfungsi sebagai peta jalan strategis yang memetakan kebutuhan infrastruktur, kebijakan, serta proyeksi pembiayaan jangka panjang. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan, diperlukan regulasi yang kuat di tingkat daerah.
Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan SDM dan pendampingan teknis menjadi kunci agar aparat dan pengelola lapangan mampu menjalankan sistem yang dirancang dengan baik. Pembangunan infrastruktur seperti TPST Kertamukti menjadi bukti nyata bahwa perencanaan tidak hanya berhenti di atas kertas. Fasilitas ini tak sekadar pusat pengolahan sampah, tetapi juga menjadi model teknologi yang menghasilkan nilai tambah ekonomi.
Keberlanjutan sistem pengelolaan sampah juga bergantung pada skema pembiayaan yang tepat. Oleh karena itu, ISWMP mendampingi daerah dalam menyusun model pembiayaan berkelanjutan, mulai dari analisis biaya operasional hingga simulasi tarif retribusi yang sesuai kemampuan masyarakat.
Dengan kombinasi kelima pilar tersebut, terbentuklah sistem pengelolaan sampah yang teknis andal, kelembagaan kuat, ekonomis layak, dan berkelanjutan. Hasilnya mulai terlihat nyata: sistem pengangkutan sampah makin teratur, kolaborasi dengan sektor swasta terus berjalan, dan proses pengolahan kini fokus mengoptimalkan nilai ekonomi dari material daur ulang serta produksi energi alternatif seperti RDF (Refuse Derived Fuel).
TPST Kertamukti: Simbol Inovasi dalam Penanganan Sampah
Berlokasi di Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, TPST ini berdiri di atas lahan seluas 6.000 meter persegi dan beroperasi enam hari dalam seminggu. Fasilitas ini mampu mengolah hingga 50 ton sampah setiap harinya dengan dua produk utama, yaitu RDF sebagai bahan bakar alternatif dan Material Daur Ulang (MDU) yang memiliki nilai ekonomis tinggi.
Jumlah residu yang dihasilkan TPST kini mencapai sekitar 11% dari berat sampah yang masuk, sudah mendekati target nasional kurang dari 12% yang diizinkan untuk diuruk di TPA Burangkeng. Untuk operasional, pemeliharaan, dan perawatan, biaya yang diperlukan adalah sekitar Rp260 ribu per ton sampah.
Keberadaan TPST Kertamukti menandai perubahan paradigma pengelolaan sampah di Bekasi, dari sistem ‘kumpul-angkut-buang’ menjadi ‘kurangi-olah-guna’. Melalui proses pemilahan dan pengeringan, sampah bernilai rendah berhasil diubah menjadi RDF yang sangat dibutuhkan oleh industri semen, pupuk, bahkan sektor makanan.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menjalin nota kesepahaman dengan PT Indocement untuk menyerap RDF sebagai pengganti sebagian batu bara dalam produksinya.
Aktivitas di TPST Kertamukti di Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. FOTO: ISTIMEWA
Keberhasilan TPST ini bukan semata teknologi, tetapi juga kualitas sampah yang masuk. Sampah yang dipilah sejak dari rumah terpisah antara sisa makanan, sampah daur ulang, B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan lainnya mempermudah proses pengolahan, menjaga kondisi mesin tetap optimal, dan menekan biaya operasional.
TPST Kertamukti menjadi bukti nyata keberhasilan pendekatan sistemik Program ISWMP dalam mengelola sampah secara modern dan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.
Kolaborasi sebagai Kunci Keberlanjutan
Transformasi pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat sebagai produsen sampah punya peran penting dalam memilah sampah sejak dari rumah dan membayar retribusi secara rutin. Dunia usaha juga berperan besar sebagai pembeli produk olahan sampah, sementara pemerintah terus menjamin keberlanjutan layanan lewat penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan edukasi publik.
Kabupaten Bekasi sudah mengambil langkah besar bersama semua pemangku kepentingan melalui Program ISWMP. Ini membuktikan bahwa perubahan pengelolaan sampah bukan sekadar mimpi, tapi kenyataan yang bisa dicapai lewat inovasi, tata kelola baik, dan kerja sama lintas pihak.
Mari mulai berperan aktif, mulai dari memilah sampah di rumah, bayar retribusi tepat waktu, hingga ikut mengawasi pengelolaan di lingkungan sekitar. Karena masa depan pengelolaan sampah bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kesadaran dan kebersamaan kita semua. (adv)