Dishub Masih ‘Ngarep’ Bantuan Armada BisKita Trans Wibawa Mukti

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi masih berharap bantuan armada dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendukung operasional BisKita Trans Wibawa Mukti. Armada tersebut direncanakan melayani rute Terminal Kalijaya Cikarang–Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Firman Arief, mengatakan bahwa pihaknya pernah mengajukan bantuan armada ke BPTJ Kemenhub untuk mendukung pengoperasian koridor kedua Terminal Kalijaya Cikarang–Kantor Pemkab.

BACA JUGA: Rencana Pemkab Bekasi Tambah Koridor Baru BisKita Trans Wibawa Mukti Tertunda

Namun, pengajuan tersebut tertunda karena adanya efisiensi anggaran. Ia menambahkan, pengajuan bantuan armada kini telah kembali dilakukan.

“Kami sudah bersurat kembali dengan harapan supaya pada pembahasan APBN Perubahan. Namun hingga saat ini memang belum ada jawaban seperti. Jadi kami masih menunggu,” jelas Firman, Rabu (2/7).

Saat ini, layanan transportasi massal dengan skema Buy The Service (BTS) telah berjalan untuk rute Stasiun Kereta Api Cikarang–Stasiun LRT Jatimulya.

Meskipun belum ada kepastian dari pemerintah pusat, Dishub Kabupaten Bekasi telah merencanakan penggunaan APBD 2026 untuk pengembangan koridor tiga, yaitu dari LRT Jatimulya menuju Kantor Pemkab Bekasi, melintasi Jalan Inspeksi Kalimalang.

BACA JUGA: BisKita Trans Wibawa Mukti Gratis Selama 2025

“Rencana ini bisa kami tinjau kembali dengan melakukan uji publik,” ucapnya.

Jika hasil uji publik menunjukkan bantuan pusat tidak tersedia, maka anggaran APBD yang direncanakan untuk koridor tiga dapat dialihkan ke koridor dua.

“Untuk menentukan koridor mana yang akan didahulukan melalui APBD, akan dipastikan setelah uji publik. Karena transportasi umum ini untuk kepentingan masyarakat luas,” jelas Firman.

Sementara itu, Pelaksana Harian Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, menyatakan bahwa moda transportasi umum merupakan sarana penting dalam pelayanan publik.

BACA JUGA: BisKita Trans Wibawa Mukti Lintasi 50 Titik

“Pada dasarnya, kami di DPRD akan mendukung penganggaran jika memang itu untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa dalam merancang kebijakan transportasi umum, perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap angkutan umum eksisting di Kabupaten Bekasi.

“Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Tapi jika dilakukan melalui musyawarah, setidaknya ada solusi demi kepentingan utama, yaitu pelayanan publik,” tandasnya. (and)