16 hours ago
5
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi menilai belum terlihat adanya terobosan maupun inovasi baru dari kepemimpinan Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe.
Setelah melewati 100 hari masa kerja, kinerja pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi ini dinilai masih berjalan biasa saja.
“Buat saya rasanya belum ada sesuatu yang baru, belum ada inovasi-inovasi menggebrak. Sepertinya gini-gini saja, kita tidak merasakan ada sesuatu yang baru, dari pola-pola kerjanya juga sama saja,” ujar Sekretaris DPD PKS Kota Bekasi, Daradjat Kardono, kepada Radar Bekasi di awal-awal perbincangan, Selasa (1/7).
Daradjat juga menyoroti kemungkinan masih kuatnya kepentingan politik dalam proses rotasi pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi, yang menurutnya belum berdasarkan kompetensi dan orientasi pembangunan.
“Kemudian dari sisi rotasi personel, tetap saja berbasis kepentingan-kepentingan politik. Bukan berbasis orientasi pembangunan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan. Jadi harus ada sesuatu yang baru, kalau sekarang masih biasa-biasa saja,” sambungnya.
Mengusung visi Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera, lanjut Daradjat, seharusnya ada nilai lebih yang menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah, termasuk dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menekan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi.
“Kalau kita melihat dari temuan-temuan BPK banyak sekali dan berulang-ulang, artinya nggak ada yang baru. Lalu banyak kebocoran (PAD), kebocoran-kebocoran ini diubahlah metodelogi buat collecting feenya, itu harus pakai digitalisasi, masa Kota Bekasi kalah sama kota/kabupaten lain yang berada di Pulau Jawa,” tegasnya.
Terkait hasil survei dari LS Vinus yang menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Tri-Harris mencapai 72,02 persen, Daradjat menyebut perlu adanya data pembanding agar hasilnya lebih objektif.
“Ya yang namanya survei tergantung. Paling tidak ada pembanding, supaya lebih objektif dan akurat. Jadi harus ada beberapa surveyor, nanti kelihatan tuh valid apa enggak, bagaimana positioningnya lebih mantap. Kalau cuma satu, ya tanda petiklah itu mah,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bekasi, Misbahudin, menyatakan bahwa capaian 100 hari pemerintahan Tri-Harris bukan ukuran mutlak untuk menilai keberhasilan atau kegagalan.
“Saya pikir 100 hari kerja ini tidak bisa untuk mengukur keberhasilan maupun ketidakberhasilan. Semangat dan keseriusan pasangan Pak Tri dan bang Harris ini untuk membuktikan janji-janji kampanye, salah satunya 100 juta per RW, insya Allah akan terealisasi di tahun ini. Saya pikir itu merupakan terobosan baru dan tentu kedepan banyak terobosan-terobosan yang akan kita rasakan,” jelasnya.
Menyoal hasil survei LS Vinus yang dipertanyakan PKS, Misbah menyarankan agar pihak PKS membuat survei sendiri jika menginginkan data pembanding. Ia menegaskan, hasil survei Vinus sudah cukup menunjukkan penilaian masyarakat.
“Hari ini yang kita lihat penilaian masyarakat, yang dibuktikan dengan rilis survei dari lembaga survei Vinus. Kalau memang PKS butuh data pembanding, silahkan saja limbatkan (buat) lembaga survei sendiri,” tegasnya.
Misbah pun mengajak semua pihak, baik dari partai koalisi maupun nonkoalisi, untuk bersama-sama membangun Kota Bekasi ke depan. Menurutnya, pembangunan kota tidak bisa hanya dilakukan oleh partai pengusung kepala daerah semata.
“Saya sebagai Ketua Fraksi Gerindra, mengajak semua fraksi baik yang masuk di koalisi Ridho maupun diluar, mari kita bersama-sama mempunyai semangat membangun Kota Bekasi untuk lima tahun kedepan, itu yang paling penting menurut saya,” ungkapnya.
“Kita membangun Kota Bekasi nggak bisa hanya dengan beberapa partai koalisi saja. Kita juga butuh pemikiran teman-teman partai yang kemarin di luar koalisi Ridho,” sambung Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi ini. (pra)
