Penambahan Rombel SMA-SMK Negeri Ancam Kelangsungan Sekolah Swasta

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk menambah jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) jenjang SMA dan SMK negeri, dari 36 menjadi 50 siswa per kelas, menuai kritik dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi,

Ketua BMPS Kota Bekasi, Pudio Bayu, mengatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran dan merugikan sekolah swasta.

Menurut Pudio, meski kebijakan tersebut bertujuan memberikan akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu, dampaknya terhadap sekolah swasta tidak bisa diabaikan.

“Kebijakan ini dianggap tidak adil bagi sekolah swasta. Dengan perluasan daya tampung di sekolah negeri, banyak siswa yang sebelumnya berpotensi masuk sekolah swasta kini beralih ke negeri. Ini bisa menyebabkan sekolah swasta kehilangan siswa dan pendapatan,” ujarnya kepada Radar Bekasi.

Selain itu, dirinya menilai bahwa penambahan jumlah siswa dalam satu rombel akan membuat guru kesulitan memberikan perhatian optimal kepada setiap siswa.

“Ini tidak realistis dengan jumlah rombel menjadi 50 siswa per kelas, sangat tidak manusiawi,” beber Pudio.

Sebagai informasi, kebijakan ini berkaitan dengan pelaksanaan SPMB 2025, di mana 30 persen kuota SMA dan SMK negeri akan diperuntukkan bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Pemerintah juga membuka opsi pembelajaran di sekolah swasta melalui bantuan operasional.

Namun, Pudio mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya mengedepankan kualitas, bukan sekadar kuantitas.

“Dengan jumlah rombel yang terlalu banyak, akan membuat guru kesulitan memberikan perhatian yang cukup kepada setiap siswa, sehingga kualitas pembelajaran dapat menurun,” ucap Pudio.

Menurutnya, pendidikan bukan lagi tentang kualitas, akan tetapi lebih kepada kuantitas banyaknya jumlah siswa, akhirnya mutu pendidikan SMA dan SMK negeri tidak akan bisa berkembang.

“Hanya pembodohan semata, kasihan generasi muda Indonesia mau dibawa kemana nantinya,” terang Pudio.

Ia menambahkan, kebijakan ini juga dinilai akan berdampak pada pelaksanaan SPMB di sekolah swasta. Kekhawatiran terbesarnya, kebijakan ini dapat menyebabkan sekolah swasta terancam tutup.

“Sudah pasti sangat berpengaruh sekali, kemungkinan bisa saja SMA dan SMK swasta tidak ada siswanya, dan jika ini terjadi terus menerus setiap tahun, maka bisa dipastikan sekolah swasta akan tutup,” pungkasnya. (dew)