Siqom Sarankan Petani Gabung Gapoktan untuk Memudahkan Akses Dapat Bantuan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Qomariyah, menyarankan petani di Kabupaten Bekasi bergabung ke kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), untuk memudahkan akses mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Daerah (Pemda).

“Saya sarankan para petani gabung Gapoktan atau kelompok tani agar memudahkan akses untuk mendapat bantuan. Karena itu (kelompok tani atau Gapoktan) cukup penting,” ujar Siqom-sapaan saat sosialisasi Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di Kantor Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi, Minggu (25/5).

Menurutnya, Perda Nomor 4 Tahun 2018 memiliki keunggulan dalam mendukung kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang memadai.

Perda ini juga menjadi landasan hukum bagi pemerintah provinsi untuk melindungi dan memberdayakan petani, mulai dari jaminan harga, penyelesaian konflik agraria, hingga penyediaan sarana produksi.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Qomariyah, saat sosialisasi Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di Kantor Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi, Minggu (25/5).

Sosialisasi yang turut dihadiri Kepala Desa Sukakerta, Disan Aswadi, serta perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi ini juga menyoroti rendahnya minat generasi muda terhadap dunia pertanian.

Siqom pun mendorong Dinas Pertanian agar memunculkan petani milenial di setiap wilayah sebagai bagian dari proses regenerasi.

Ia menilai, pemerintah harus hadir untuk menarik minat pemuda agar tertarik menjadi petani.

Salah satunya dengan memberikan jaminan bahwa bertani dapat menjanjikan masa depan yang baik. Pemerintah juga perlu menyediakan berbagai fasilitas dan bantuan, seperti bibit, pupuk, dan lainnya.

“Pemerintah daerah ini harus memfasilitasi para petani agar tidak gagal panen. Kemudian harus juga memastikan harga jual padi, jangan sampai para petani rugi,” ungkapnya.

“Bagaimana kita bisa merekrut anak-anak muda tertarik untuk bertani kalau Pemerintah Daerah tidak hadir di tengah-tengah mereka,” ujarnya.

“Nanti siapkan juga kalau memang butuh pelatihan dan lain sebagainya. Kami (Pemerintah Provinsi) akan hadir di tengah-tengah masyarakat petani, begitu juga pemerintah daerah,” jelasnya. (adv/pra)