2 hours ago
6
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, mengungkapkan bahwa open bidding atau seleksi terbuka untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) ditargetkan terlaksana bulan depan.
“Open bidding Sekda kami targetkan Oktober ini,” ujar Ade usai melantik Pj Sekda Kabupaten Bekasi, Ida Farida di Gedung Bupati, Senin (15/9).
Lebih lanjut, Ade memastikan, proses seleksi untuk jabatan Sekda definitif dapat selesai pada akhir tahun.
“Dipastikan sudah rampung akhir tahun,” kata Ade.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup akses bagi pihak-pihak yang berkompeten untuk mengikuti seleksi terbuka tersebut. Menurut Ade, penting memiliki Sekda yang kompeten, karena nantinya akan membantu kesuksesan program yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Oleh sebab itu, kata Ade, seleksi dilakukan melalui mekanisme open bidding. Langkah ini ditegaskannya sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Sejauh ini, ada empat pejabat eselon II yang telah menyatakan minat mengikuti seleksi. Yaitu, Ani Gustini, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan; Carwinda, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Hasan Basri, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan Endin Samsudin, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Menurut Ade, siapa pun yang memenuhi persyaratan formal dan memiliki rekam jejak baik bisa bersaing dalam proses seleksi.
“Yang terpenting Sekda nanti harus punya kapabilitas manajerial, pemahaman birokrasi, serta komitmen penuh terhadap visi-misi pembangunan Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Ade menargetkan penetapan Sekda definitif selesai tahun ini. Posisi Sekda dinilai sangat strategis sebagai motor penggerak birokrasi dan koordinator lintas perangkat daerah.
“Sekda itu ibarat mesin utama dalam pemerintahan. Kalau mesinnya berjalan baik, pelayanan publik dan pembangunan juga bisa lebih cepat. Karena itu prosesnya kami dorong segera, tentu dengan mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.
Terkait pelantikan Ida Farida, Ade menjelaskan bahwa penunjukan Pj Sekda bertujuan menjaga stabilitas roda pemerintahan. Penunjukan bersifat sementara agar tidak ada kekosongan jabatan yang berpotensi menghambat pelayanan.
“Kami butuh kesinambungan. Maka dari itu, sebelum Sekda definitif ditetapkan, ada penjabat yang mengisi sementara. Begitu seleksi selesai dan ada keputusan final, barulah Sekda definitif dilantik,” jelas Ade.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron Anas, menekankan pentingnya peran Sekda yang sering disebut ‘Panglima’ dalam memperkuat komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, sinergi yang baik akan menentukan kelancaran perumusan hingga implementasi kebijakan daerah.
“Komunikasi menjadi kunci agar kebijakan yang dirumuskan Bupati bisa dijalankan dengan baik oleh OPD. Dengan adanya Sekda, koordinasi di level birokrasi akan lebih mudah dan terarah,” kata Ade.
Ia menambahkan, salahsatu evaluasi pelaksanaan APBD 2024 adalah lemahnya perencanaan. DPRD berharap Sekda ke depan mampu menyusun program secara matang, selaras dengan visi Bupati, serta mengoordinasikan antar-perangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Contohnya, tahun lalu ada efisiensi Rp400 miliar, tapi pemerintahan tetap berjalan. Ke depan, kita tidak ingin muncul kegiatan seremonial atau sosial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Sekda harus mampu menyinkronkan antar-dinas agar kegiatan berjalan maksimal,” ujarnya.
Ade menekankan, pembahasan APBD 2025 yang akan segera dilakukan membutuhkan rancangan matang sejak awal. DPRD menginginkan program eksekutif sudah jelas, efektif, dan efisien sehingga tidak membutuhkan proses penyelarasan panjang.
“Kami ingin penganggaran tahun depan lebih difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Jika sajian ke DPRD masih mentah, pembahasannya tentu akan panjang. Tapi kalau sudah matang, kami tinggal fokus pada target yang sesuai,” pungkasnya. (and)
