Rochadi: Pemkab Bekasi Punya Banyak Kendaraan Operasional, Bisa Dikasih ke KPU dan Bawaslu  

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bekasi, Muhamad Rochadi, meminta Pemkab Bekasi untuk mengalokasikan kendaraan operasional bagi KPU dan Bawaslu.

Hal itu disampaikannya.setelah kendaraan operasional KPU dan Bawaslu ditarik pusat. Ia mengungkapkan, Pemkab Bekasi memiliki banyak kendaraan operasional yang dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan KPU dan Bawaslu.

“Kan banyak mobil operasional di Pemda, ya bisa dikasih untuk operasional KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi,” ujar pria yang akrab disapa Adi ini kepada Radar Bekasi, Kamis (27/2).

BACA JUGA: Kendaraan Operasional Ditarik Pusat, KPU – Bawaslu ‘Ngarep’ Bantuan Pemkab Bekasi    

Adi menambahkan, meskipun pemberian kendaraan operasional tidak harus diberikan kepada setiap anggota KPU dan Bawaslu, namun minimal dua hingga tiga kendaraan harus disiapkan untuk menunjang kelancaran tugas mereka.

Dirinya berencana untuk membahas hal ini bersama Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Bekasi, meskipun kewenangan alokasi kendaraan operasional sebenarnya ada di eksekutif.

“Kita bantu diskusikan dengan eksekutif,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bekasi, Ahmad Faisal, mengungkapkan bahwa Komisi I belum menerima data aset Pemda, termasuk kendaraan operasional.

“Ini menjadi PR yang tidak mudah untuk diselesaikan, terkait permasalahan aset ini,” ungkapnya.

Sekretaris DPC PKB Kabupaten Bekasi ini menilai, kendaraan operasional Pemda harus dialokasikan dengan tepat.

“Jangan sampai kepala bidang misalnya, satu orang memegang dua unit (mobil operasional). Kemudian kepala dinas sampai tiga sampai empat unit, lebih baik kasih kepada yang membutuhkan,” katanya.(pra)