PPP Kota Bekasi Masih Pantau Figur Calon Ketum

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi belum menentukan figur calon ketua umum saat pelaksanaan Muktamar X, yang kemungkinan besar akan digelar pada September 2025 di Bali.

Sederet tokoh mulai digadang-gadang sebagai calon ketua umum partai berlambang kabah itu, baik dari internal partai maupun eksternal.

Berdasarkan data yang dihimpun Radar Bekasi, kandidat calon ketua umum dari internal partai yang mencuat seperti, Muhamad Mardiono, Muhammad Romahurmuziy, Sandiaga Salahuddin Uno, Amir Uskara, dan Taj Yasin Maimoen.

Sedangkan untuk nama-nama dari eksternal seperti mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, hingga mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Ya, figur-figur yang muncul menurut saya bagus semua. Artinya, bagaimana ikhtiar kedepannya itu harus betul-betul mempunyai tokoh yang bisa membesarkan partai, yang bisa membawa elektoral suara partai, agar di Pemilu 2029 PPP bisa masuk Parlemen di DPR RI,” ujar Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin, kepada Radar Bekasi, Selasa (3/6).

Sholihin menegaskan bahwa ketua umum mendatang harus memiliki tekad kuat membesarkan partai dan tidak menjadikan suara PPP sebagai alat tawar-menawar politik.

“Tantangan besar itu harus mengembalikan lagi kursi DPR RI. Kalau saya tidak melihat latar belakangnya, tujuan saya itu bagaimana PPP kedepannya punya ketokohan yang kuat, punya elektoral buat partai dan bisa menghidupkan mesin partai,” kata Gus Shol-sapaannya.

Terkait peluang tokoh eksternal mencalonkan diri, Sholihin mengatakan partainya terbuka asalkan ada komitmen membesarkan PPP.

Namun demikian, hal itu memerlukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), karena saat ini syarat menjadi Ketum minimal harus pernah menjadi pengurus DPP satu periode.

“Kalau mau merubah AD/ART, nanti di Muktamar sebelum pemilihan ketua umum digelar apakah merubah AD/ART, tergantung Muktamirin,” ungkapnya.

Sholihin menambahkan, hingga kini belum ada informasi resmi soal pelaksanaan Muktamar, meski informasi dari DPW menyebutkan akan berlangsung pada September 2025. Dalam forum tersebut, para Ketua DPC se-Indonesia akan memiliki hak suara dalam memilih ketua umum.

“Nanti saat Muktamar Ketua DPC se-Indonesia punya hak untuk memilih ketua umum, berdasarkan AD/ART partai,” jelasnya. (pra)