2 weeks ago
20
BANJIR: Personil TNI melakukan evakuasi warga yang terendam banjir setinggi 4 meter di Perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (4/4).
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memperkuat kerja sama lintas daerah untuk menekan risiko banjir di sepanjang aliran Sungai Cileungsi, Cikeas, dan Kali Bekasi. Dalam realisasinya nanti, pemkot akan meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk mengkoordinasi kerjasama ini.
Langkah ini dilakukan menyusul besarnya kerugian akibat banjir yang berulang, terutama di wilayah Bekasi.
“Penanganan banjir ini harus komprehensif. Tidak bisa hanya Kota Bekasi saja, karena DAS (daerah aliran sungai) ini melintasi beberapa wilayah,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, belum lama ini.
BACA JUGA: 1.200 KK Terdampak Banjir di Cibitung
Harris menyebut, kerja sama nantinya melibatkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi, di bawah koordinasi KDM. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penertiban bangunan liar di sepanjang DAS. Ke depan, pemerintah merencanakan pembangunan sistem polder dari hulu hingga hilir untuk mengatur aliran air secara terpadu.
“Insya Allah, dengan dukungan Gubernur, kita akan bangun polder dari Puncak hingga ke Bekasi,” tambahnya.
Banjir besar terakhir melanda Kota Bekasi pada awal Maret 2025. Wilayah yang berada di sepanjang aliran Kali Bekasi menjadi titik terdampak terparah. Pemerintah mencatat total kerugian akibat banjir di kawasan Jabodetabek pada akhir Maret mencapai Rp1,69 triliun.
BACA JUGA: 100 KK di Bantargebang Langganan Banjir
Sebagai respons, pemerintah pusat tengah merumuskan Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pengurangan risiko banjir di wilayah Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur). Banjir di awal 2025 sendiri diperkirakan menyebabkan kerugian lebih dari Rp10 triliun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sementara itu, DPRD Kota Bekasi turut mendorong penguatan upaya mitigasi banjir. Dalam rapat paripurna baru-baru ini, Komisi IV merekomendasikan peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“BPBD harus meningkatkan langkah pencegahan dan penanganan bencana, khususnya banjir,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia. (sur)
