6 hours ago
1
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Memasuki hari ke-14 Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, memimpin langsung rapat evaluasi yang digelar di Ruang Rapat BPBD Kabupaten Bekasi, Selasa (18/3). Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Kepala Pelaksana BPBD, Perangkat Daerah terkait, serta diikuti oleh Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Stakeholder terkait melalui zoom.
Melihat laporan infografis BPBD Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi menegaskan bahwa alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab utama bencana yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, Pemkab Bekasi akan mengambil langkah tegas dalam pengendalian tata ruang, termasuk rehabilitasi lahan yang sudah terlanjur dialihfungsikan.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Siapkan Rp185 Miliar untuk Bangun dan Renovasi 100 Sekolah
“Kami diarahkan oleh Gubernur Jawa Barat untuk menjaga alih fungsi lahan. Bencana yang terjadi saat ini tidak lepas dari penyalahgunaan fungsi lahan. Ke depan, kami akan lebih tegas dalam mengawal peruntukan lahan agar kembali sesuai dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan,” ujar Bupati Bekasi.
Pemkab Bekasi juga akan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan Kepala Daerah lainnya untuk menjaga lingkungan dengan langkah-langkah berikut, rutin mengecek aliran sungai dan bangunan liar di bantaran sungai, normalisasi sungai dan rawa-rawa di wilayah rawan banjir, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan tindakan tegas, serta menertibkan Surat Edaran Kebijakan untuk menjaga kebersihan lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.
FOTO BERSMA: Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, didampingi Sekda Kabupaten Bekasi, Dedi Supriyadi, foto bersama dengan jajaran usai rapat evaluasi bencana di Ruang Rapat BPBD Kabupaten Bekasi, Selasa (18/3). FOTO: DOKPIM PEMKAB BEKASI
“Diperlukan monitoring, evaluasi dalam pelaksanaan tugas maupun program yang akan dilakukan seperti adanya normalisasi sungai, penertiban bangunan liar dan rawa-rawa,” katanya.
Selain penanganan banjir, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyoroti kondisi kritis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng di Kecamatan Setu, yang sudah melebihi kapasitas dan mempengaruhi kesehatan serta lingkungan sekitar.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Babelan
“Kami akan terus mencari solusi jangka pendek dan panjang, termasuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp105 miliar untuk lahan baru yang akan digunakan sebagai fasilitas pemusnahan sampah. Selain itu, setiap wilayah akan memiliki bank sampah untuk mendukung pengelolaan limbah yang lebih baik,” tambahnya.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, saat ini Kabupaten Bekasi memasuki masa transisi pascabanjir. Dari 19 kecamatan yang terdampak, kini hanya tersisa satu kecamatan, yakni Babelan, tepatnya di Desa Huripjaya, yang masih tergenang akibat kondisi geografisnya yang dikelilingi rawa.
“Kami bergerak cepat dalam pengendalian banjir dan saat ini sebagian besar wilayah sudah berangsur surut. Namun, ada beberapa desa yang masih terdampak oleh angin puting beliung, yang juga sudah mendapat penanganan dari pemerintah setempat,” jelasnya.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Perjuangkan Pengangkatan PPPK Tepat Waktu April 2025
Sebagai bentuk upaya pemulihan, Pemkab Bekasi juga akan melakukan upaya pengendalian tanggul dan normalisasi sungai untuk mencegah banjir berulang, melaksanakan normalisasi di 11 titik sungai yang kondisinya mengkhawatirkan, menertibkan bangunan liar di bantaran sungai sebagai langkah mitigasi jangka panjang, dan mengalokasikan penganggaran dana APBD 2025 untuk proyek normalisasi sungai, pelebaran jalan, dan penertiban bangunan liar.
“Gubernur Jawa Barat juga telah turun langsung ke Kabupaten Bekasi untuk mendukung penertiban bangunan liar dan upaya pencegahan banjir. Ini bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh stakeholder,” tegasnya.
Di samping itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, melaporkan bahwa sejak tanggal 5 hingga 18 Maret 2025, BPBD telah melakukan pendataan dan evakuasi warga terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 3 meter di beberapa titik.
Selain itu, BPBD juga telah menyalurkan berbagai bantuan, antara lain bantuan logistik dan distribusi air bersih, penyediaan alat bantu seperti perahu karet untuk evakuasi warga, modifikasi rekayasa cuaca untuk mengantisipasi intensitas hujan ekstrem, penyedotan air dan pembersihan lumpur pasca-banjir, serta giat trauma healing bagi warga terdampak.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Bangun Puskesmas Sukasejati Tahun Ini
Terkait cuaca ekstrim, BPBD juga mencatat kejadian angin puting beliung di 8 desa pada 6 kecamatan, dengan total 9 titik lokasi terdampak.
“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan dan pemulihan yang optimal. Harapannya, sebelum Idul Fitri Kabupaten Bekasi bisa benar-benar bebas dari bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem,” terang Muchlis.
Dengan evaluasi 14 hari masa tanggap darurat, Pemkab Bekasi menegaskan bahwa mitigasi banjir dan penertiban alih fungsi lahan akan menjadi prioritas utama ke depannya. Langkah strategis yang diambil tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada pencegahan jangka panjang, termasuk normalisasi sungai, penguatan infrastruktur drainase, dan edukasi masyarakat agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahunnya.(and/adv)
