Pembentukan Pansus PAD Jangan Hanya Gertakan Politik

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kini sedang digulirkan oleh sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Bekasi diharapkan tidak hanya menjadi gertakan politik.

“Harapannya pansus itu bukan gertakan politik. Artinya cuma jadi gertakan saja, kemudian setelah itu reda tanpa ada bukti nyata,” ujar Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro, kepada Radar Bekasi, Kamis (28/8).

Riko menjelaskan bahwa output dari Pansus tersebut seharusnya berupa laporan hasil penyelidikan atau temuan DPRD. Apabila Pansus dibentuk untuk mengungkap dugaan kebocoran PAD, maka Pansus harus dapat menemukan permasalahan tersebut dan menyusulkan rekomendasi kepada eksekutif.

Ia juga mengingatkan agar pihak yang terlibat dalam Pansus tetap kuat menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan menghambat proses kinerja Pansus. Jangan sampai Pansus tersebut hanya menjadi simbol semangat politik, tanpa ada tindak lanjut yang konkret.

“Saya minta jangan sampai Pansus masuk angin, kalau tujuannya untuk memotret lebih jauh tentang potensi PAD, maka outputnya harus menjawab pertanyaan itu, potensi-potensi apa yang bisa digali, kemudian bisa menjadi masukan kepada bupati agar melaksanakan atau melanjutkan strategi terhadap upaya peningkatan PAD,” ungkapnya.

Secara literatur, Pansus tentang PAD ini memang sejenis dengan Pansus lainnya, namun Riko menilai ada perbedaan mendasar. Pansus seperti pembahasan Peraturan Daerah (Perda) biasanya berangkat dari perspektif positif.

Sementara Pansus PAD yang digulirkan sekarang berangkat dari perspektif negatif, yakni dugaan adanya kebocoran. Oleh karena itu, kemasan Pansus PAD menjadi berbeda.

Dalam posisi seperti ini, Riko menambahkan, jika ada temuan-temuan negatif, hal tersebut bisa dijadikan bukti awal terkait potensi tindak kejahatan. Sebaliknya, jika temuan positif, Pansus bisa mengajak eksekutif untuk merumuskan strategi kebijakan lainnya.

Oleh karena itu, ia mendorong agar Pansus tersebut melihat masalah dari kedua sisi, baik positif maupun negatif.

“Saya berharap berangkatnya dari posisi berimbang antara posisi negatif dan positifnya, jangan kemudian berangkat dari sisi negatif, sehingga image yang muncul ingin mencari kesalahan orang lain,” jelasnya.

Riko menilai bahwa wacana pembentukan Pansus yang didorong oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bekasi sudah tepat.

“Ya sudah tepat, karena mereka (DPRD) melihat ada ketimpangan anggaran, bahwa PAD sudah tidak memadai untuk digunakan bagi distribusi belanja langsung dan tidak langsung,” ucapnya. (pra)