Soal Kadisnaker, Partai Buruh Lebih “Nyaring” dari Anggota Legislatifnya

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Satu dari dua anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang berasal dari Exco Partai Buruh belum tampak bersuara lantang di tengah persoalan yang menyangkut kepentingan buruh di Kabupaten Bekasi. Terbaru, soal penempatan jabatan Ida Farida sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kabupaten Bekasi yang sempat menuai kritik. Namun, justru pengurus Partai Buruh yang paling “nyaring” menyuarakan aspirasi.

Sekretaris Exco Partai Buruh Kabupaten Bekasi, Guntoro, mengaku belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada kadernya, sehingga dianggap tak kooperatif sebagai wakil rakyat. Menurutnya, anggota legislatif Partai Buruh seharusnya terbuka terhadap siapa pun, mengingat partainya lahir dari kalangan tingkat bawah.

“Saya belum tahu kurang kooperatifnya bagaimana, saya juga belum konfirmasi apakah ada kendala-kendala, atau ada kesibukan, dan lain sebagainya. Seyogyanya harus welcome sama siapa pun. Apalagi Partai Buruh itu lahir dari orang-orang di tingkat bawah, jadi harusnya welcome secara keseluruhan,” ujar Guntoro, kepada Radar Bekasi, Senin (8/9).

Guntoro menambahkan, sebelum mencalonkan sebagai wakil rakyat, partainya terlebih dahulu mengadakan pendidikan kader. Sedangkan pembekalan menjadi anggota legislatif menjadi ranah pusat. Ia menegaskan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Surohman, merupakan kader internal Partai Buruh, bukan berasal dari luar partai.

“Beliau (Surohman) itu asli (kader Partai Buruh), bukan dari mana-mana (partai lain). Beliau juga memang pekerja buruh pabrik, pengurus serikat pekerja, yang kemudian maju bersama dengan Partai Buruh dan jadi anggota legislatif di Kabupaten Bekasi. Sebenarnya ada dua dewan dari kita (Partai Buruh), tapi yang satu lagi bung Ali Nur Hamzah, kondisinya sakit,” ucapnya.

Guntoro memastikan akan melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada yang bersangkutan. Menurutnya, kader legislatif memiliki amanah untuk memperjuangkan kepentingan partai dan aspirasi masyarakat.

“Kalau memang itu tidak bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan (Surohman), pasti akan ada evaluasi dari kita (Partai Buruh). Kita akan konfirmasi lebih lanjut kepada yang bersangkutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro, menilai bahwa partai politik harus tetap memantau seluruh kadernya, baik yang lolos ke legislatif maupun tidak. Jika ada kader bermasalah, partai dapat segera melakukan pembinaan karena kader mencerminkan citra partai di mata publik.

“Kader adalah potret institusi partai politik itu sendiri. Kalau kadernya itu bermasalah, maka citra partai politik juga akan ikut bermasalah di depan publik. Itu sama saja investasi kegagalan untuk pemilu berikutnya,” ucapnya.

Riko menyarankan agar petinggi Partai Buruh Kabupaten Bekasi segera melakukan pembinaan terhadap kadernya di DPRD.

“Partai Buruh yang kebetulan hari ini tumbuh di Kabupaten Bekasi, dia bisa melakukan upaya yang sangat cepat untuk melakukan pembinaan terhadap kader yang lolos di DPRD. Ketika tidak mewakili atau tidak mencerminkan layaknya seorang kader Partai Buruh, yang harusnya melayani, pro rakyat, dan seterusnya,” tuturnya.

Ia menekankan, anggota legislatif yang lahir dari praktik demokrasi dan dipilih rakyat harus mengutamakan asas demokrasi dan peran mereka sebagai wakil rakyat di DPRD.(pra)