10 hours ago
4
Beranda Cikarang Lesunya Bisnis Hotel Pengaruhi PAD, PHRI Minta Pemkab Bekasi Cari Solusi
ILUSTRASI: Perwakilan manajemen perusahaan di Kabupaten Bekasi mengikuti bursa pameran kerja yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di hotel salahsatu hotel di Cikarang Selatan, beberapa waktu lalu. ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini berdampak pada lesunya industri perhotelan, termasuk di Kabupaten Bekasi. Pasalnya, kegiatan instansi pemerintah seperti pertemuan dan rapat kini dikurangi secara signifikan.
Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap pemerintah dapat mencari solusi. Sebab, penurunan pendapatan hotel turut mempengarugi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Badan Pengurus Cabang (BPC) PHRI Kabupaten Bekasi, Rizky Purnomo, mengatakan bahwa pemerintah perlu memberikan solusi atas kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
BACA JUGA: Okupansi Hotel Anjlok
“Solusinya seperti disubsidi silang ke kegiatan event. Minimal tiga hari atau seminggu lebih yang bisa menarik banyak kunjungan wisatawan dari luar kota. Itu cukup bagus juga untuk menaikan okupansi sama makan di sekitaran wilayah area event tersebut,” kata Rizky.
Menurutnya, industri perhotelan di Kabupaten Bekasi berkontribusi terhadap PAD. Berdasarkan laporan realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2024 dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sektor jasa perhotelan terealisasi sekitar 64,88 persen dari target Rp55 miliar, yakni sebesar Rp35,6 miliar.
BACA JUGA: PHRI Berharap Pemkot Bekasi Tak Pangkas Anggaran Hotel dan Restoran
Sementara dari PBJT jasa makanan dan minuman, realisasinya mencapai Rp232,9 miliar dari target Rp217,5 miliar, atau melebihi target sebesar 7,06 persen. Untuk PBJT jasa kesenian dan hiburan, realisasinya sebesar 76,95 persen atau Rp16,4 miliar dari target Rp21,3 miliar. Adapun dari retribusi daerah, tercapai 88,22 persen atau Rp148,08 miliar dari target Rp167,8 miliar.
Rizky menambahkan, industri perhotelan termasuk dalam lima besar penyumbang PAD di banyak daerah. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang mendorong sektor pariwisata.
“Tapi ternyata pajak yang dibayarkan tersebut tidak berbalik untuk meningkatkan sektor pariwisata. Ini yang harus pemerintah segera ambil tindakan. Kalau tidak bisa akan kehilangan salahsatu sumber PAD,” katanya.
Saat ini, PHRI Kabupaten Bekasi bersama PHRI kota/kabupaten se-Jawa Barat tengah menunggu jadwal audiensi dengan Gubernur Jawa Barat untuk mencari solusi atas kebijakan efisiensi anggaran tersebut. (ris)
