Isu Rotasi Mutasi Munculkan Kekhawatiran ASN, Nyumarno: Kerja Saja Sesuai Tupoksi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Isu rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati Ade Kuswara Kunang dan Wakilnya Asep Surya Atmaja mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, meminta seluruh ASN agar tetap fokus menjalankan tugas dan mengikuti kebijakan pimpinan daerah demi mewujudkan visi “Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera”.

Permintaan itu disampaikan setelah pimpinan partainya, Ade Kuswara Kunang, yang kini menjabat sebagai Bupati Bekasi, menerima kritik dari DPRD terkait rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD menyebut penyusunan RPJMD masih mentah dan belum layak dibahas dalam rapat paripurna.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Nyumarno, meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti arahan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk mewujudkan Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera.

Hal itu disampaikan usai pimpinan partainya, Ade Kuswara Kunang yang menjabat sebagai Bupati Bekasi, mendapat kritik perihal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada rancangan awal RPJMD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bekasi melontarkan kritikan kepada Bupati Bekasi perihal masih mentahnya penyusunan Ranwal RPJMD yang disodorkan saat paripurna.

“Itu hak dan kewenangan teman-teman legislatif, baik di Bapemperda maupun segenap anggota DPRD secara umum,” ujar Nyumarno, kepada Radar Bekasi, Selasa (20/5).

Ia mengakui bahwa dokumen Ranwal RPJMD yang diajukan belum sempurna, sehingga DPRD mengembalikannya kepada eksekutif disertai sejumlah rekomendasi. Menurutnya, masukan dari legislatif adalah hal wajar dan menjadi bagian dari proses perbaikan.

“Dalam sambutannya Pak Bupati menerima catatan-catatan yang diantaranya, teman-teman legislatif menganggap SKPD kurang greget, kemudian data yang disampaikan ke Bappeda dalam konteks Ranwal masih lambat. Itu yang membuat teman-teman di DPRD menganggap Ranwal ini masih sangat mentah,” ungkapnya.

Saat ini, dokumen tersebut telah dikembalikan ke eksekutif dengan puluhan bahkan ratusan rekomendasi. Nyumarno berharap dokumen tersebut sudah sempurna dan siap dibahas kembali antara tanggal 17–20 Juli mendatang, sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai Ketua Fraksi PDIP, Nyumarno juga menekankan pentingnya peran aktif dari seluruh OPD untuk mengikuti arahan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati, terutama dalam penyempurnaan RPJMD yang harus sejalan dengan visi-misi kepala daerah.

Ia juga menyoroti program unggulan pemerintahan Ade-Asep, yakni sistem pemerintahan berbasis data desa presisi, yang akan menjadi landasan pembangunan lima tahun ke depan.

“Maka setiap OPD saya mendesak agar mengikuti arahan kebijakan daerah pemerintahan Ade-Asep, untuk mewujudkan Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera,” katanya.

Lebih lanjut, Nyumarno menanggapi isu rotasi dan mutasi pejabat yang ramai dibicarakan dan dinilai turut memengaruhi kinerja ASN di sejumlah OPD.

“Jangan berpikir akan ada mutasi rotasi, nggak usah mikirin itu dulu. Kerja saja sesuai tupoksi, sesuai arahan pimpinan dengan Instruksi Kinerja Pimpinan (IKP) yang telah diberikan kepada setiap OPD. Kalau IKP itu dijalankan oleh setiap OPD, maka kekhawatiran kaitan mutasi dan rotasi tentu tidak akan terjadi,” tukasnya. (pra)