Fraksi PDI Perjuangan Beda Pandangan Soal TP2D hingga Kendaraan Operasional KPU-Bawaslu

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi memiliki pandangan berbeda terkait pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) dan usulan kendaraan operasional untuk KPU dan Bawaslu.

Sebelumnya, Fraksi PKB sempat menyinggung soal pembentukan TP2D yang dinilai tidak perlu jika hanya mengedepankan kepentingan politik, apalagi di tengah rencana efisiensi anggaran. Namun, di sisi lain, Fraksi PKB juga mendorong adanya kendaraan operasional untuk KPU dan Bawaslu.

“Kami (Fraksi PDI Perjuangan) kurang sepakat terhadap pernyataan dari Ketua PKB dan Fraksi PKB Kabupaten Bekasi, yang mendorong mobil dinas untuk KPU dan Bawaslu,” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, kepada Radar Bekasi, Minggu (2/3).

Pria yang akrab disapa Jio ini menilai, jika Fraksi PKB menolak pembentukan TP2D dengan alasan efisiensi anggaran, maka Fraksi PDI Perjuangan juga menolak adanya kendaraan operasional untuk KPU dan Bawaslu dengan alasan yang sama.

“Kalau Fraksi PKB mengatakan karena efisiensi anggaran untuk TP2D tidak ada, saya juga mengatakan untuk efisiensi anggaran yang mobil dinas sekarang jadi aset mau dilelang. Jadi tidak ada lagi mobil-mobil dinas untuk KPU dan Bawaslu,” ungkapnya.

BACA JUGA: Rochadi: Pemkab Bekasi Punya Banyak Kendaraan Operasional, Bisa Dikasih ke KPU dan Bawaslu  

Sebagai anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Jio menegaskan akan mendorong Pemerintah Daerah untuk tidak menganggarkan kendaraan operasional untuk KPU dan Bawaslu. Selain alasan efisiensi anggaran, Pemilu juga sudah selesai, sehingga tidak ada kebutuhan untuk mobil dinas bagi kedua lembaga tersebut.

Kendaraan operasional yang merupakan aset Pemda juga memerlukan anggaran untuk perawatan dan biaya lainnya. Sementara itu, honor atau gaji Komisioner KPU dan Bawaslu sudah mencakup biaya perjalanan dinas, sehingga tidak perlu lagi ada kendaraan operasional.

“Kalau mereka diberikan mobil dinas, ujung-ujungnya nanti harus ada anggaran untuk alokasi BBMnya. Sedangkan kita juga sedang efisiensi anggaran. Saya kira tidak perlu lagi, kalaupun mobil dinas yang sebagai aset itu masih ada,  nanti kita (Komisi I) akan membahas bagaimana mobil-mobil dinas yang tidak terpakai untuk dilelang saja,” tukasnya. (pra)