DPRD Kabupaten Bekasi Dinilai Pasif Sikapi Kebijakan Bupati, Diduga Ada Manuver Politik

RADARBEKASI.ID, BEKASI -DPRD Kabupaten Bekasi dinilai pasif dalam menyikapi sejumlah kebijakan Bupati Bekasi, terutama terkait pembentukan staf khusus dan penunjukan dewan penasihat. Sikap ini memunculkan dugaan adanya manuver politik dari partai pengusung bupati yang memengaruhi arah kebijakan legislatif.

Peneliti Kebijakan Publik dari IDP-LP, Riko Noviantoro, menilai sikap DPRD justru menimbulkan berbagai persepsi dan membuka peluang munculnya praktik pemerintahan yang tidak sehat.

“Jangan-jangan anggota DPRD tidak memahami regulasi terhadap tata cara pemilihannya atau mereka minim pengetahuan tentang praktik pemerintahan yang sehat. Sehingga menganggap semua yang dilakukan bupati itu dianggap benar. Padahal, fungsi DPRD penyeimbang dari kekuatan eksekutif,” tegas Riko.

Ia menambahkan, jika kondisi ini terus berlanjut, akan berdampak buruk karena kebijakan bisa diambil semaunya tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.

“Harusnya dibahas, dikaji, paling nggak ada nota-nota yang bisa dikeluarkan oleh Ketua DPRD terkait penetapan tersebut. Karena penunjukan itu melanggar kode etik Tatib DPR RI,” katanya menyusul ditunjuknya Anggota DPR RI dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka, sebagai Ketua Dewan Penasihat Bupati.

Terkait klaim bahwa staf dan penasihat tidak digaji dari APBD, Riko menyampaikan bahwa posisi kekuasaan bisa membuka akses terhadap sumber dana baru yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok.

“Artinya, kepentingan maupun keuntungannya bukan buat masyarakat, tapi untuk diri sendiri. Itu yang kita khawatirkan,” jelasnya.

Riko juga menyoroti kemungkinan adanya manuver politik dari partai pengusung bupati yang memengaruhi sikap DPRD sehingga cenderung lunak dan sejalan dengan eksekutif.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan bahwa pembentukan staf khusus dan dewan penasihat merupakan kewenangan bupati. Ia juga menyebut bahwa, berdasarkan informasi yang diterimanya, penunjukan tersebut tidak menggunakan dana APBD

“Tentu Kabupaten Bekasi senang sekali apabila ada anggota DPR RI mau ikut membantu langsung “bebenah” buat Bekasi. Perihal posisi RDP, itu domain DPR RI, ada mekanismenya,” kata politikus Partai Golkar itu.

Ade juga membantah adanya manuver politik dari Fraksi PDIP, partai pengusung Bupati Bekasi sehingga mempengaruhi sikap DPRD.

“Itukan hanya asumsi, pada kenyataannya tidak demikian,” katanya singkat. (pra)