2 days ago
13
Beranda Cikarang Banyak Angkot Baru di Kabupaten Bekasi Beroperasi Tanpa Izin
ILUSTRASI: Sejumlah angkot menunggu penumpang di Underpass Tambun, Desa Mekarsari, Rabu (16/4). ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI -Banyak angkutan perkotaan (angkot) baru di Kabupaten Bekasi yang belum memiliki izin operasional.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna, Rabu (16/4).
Menurut Yana, sebagian besar angkot tidak menjalani uji kelayakan, terutama angkot-angkot baru yang belum pernah diuji. Padahal, pengujian menjadi syarat utama agar kendaraan bisa beroperasi secara legal.
“Sebetulnya untuk bisa operasional, bisa layak berjalan atau tidak di pengujian. Kalau tidak diujikan, tidak boleh mengoperasionalkan,” kata Yana di Cikarang Pusat, Rabu (16/4).
Ia menambahkan, penertiban angkot tak layak jalan masih terganjal karena wewenang penindakan berada di kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat dan koordinasi antarinstansi.
“Sesuai dengan Undang-undang penindakan ada di kepolisian. Kita harus koordinasi. Jadi memang harus ada regulasi yang kuat antara kita dengan beberapa instansi terkait,” tambahnya.
Di bawah kepemimpinan baru Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja, Yana berupaya membentuk lembaga khusus yang akan mengatur operasional angkutan umum, mulai dari tarif, peremajaan kendaraan, hingga penataan ulang rute atau trayek.
Lembaga ini diusulkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, menurut Yana, pembentukan BUMD terkendala alokasi anggaran Dishub yang masih sangat kecil dari total APBD.
“Kalau masih di bawah 2 persen, misalkan Dishub Rp100 miliar. Terus APBDnya Rp8 triliun, itu kan 0,0 sekian persen. Artinya kita sebetulnya nggak bisa bikin BUMD, paling BLUD. Tapi kalau BLUD, kita tidak bisa lebih mengakar,” terang Yana.
Yana menilai, pembentukan lembaga ini penting untuk memperkuat transportasi umum di Kabupaten Bekasi. Terlebih, sudah mulai banyak shuttle atau angkutan umum yang dikelola swasta sebagai penunjang mobilitas masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya transformasi layanan angkot agar bisa bersaing dengan moda transportasi berbasis aplikasi yang kini makin diminati masyarakat. (ris)
