6 hours ago
1
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi bakal bisa mudik Lebaran lebih awal. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan memberlakukan skema kerja fleksibel bagi aparaturnya. Pelaksanaan Work From Anywhere (WFA) tersebut tengah dikaji sebelum dilaksanakan pada 24-27 Maret mendatang.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan jumlah pemudik lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta orang. Pergerakan selama periode mudik lebaran masih didominasi perjalanan lintas provinsi di Pulau Jawa.
Work From Anywhere merupakan salah satu upaya untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat tersebut. Kota Bekasi salah satu yang akan melaksanakannya sebagai daerah lintasan pemudik.
Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto pada apel pagi, Senin (17/3). Ia telah meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi, mengkaji skema untuk aparatur bekerja dari mana saja.
“Jadi nanti program Work From Anywhere Kota Bekasi akan ikut, tapi dibuat kerangkanya sehingga tetap beban tugas kita sebagai pelayan,” katanya.
Tri meminta kepada aparatur yang bisa bekerja di luar kantor untuk komitmen terhadap tanggung jawab kinerjanya selama tiga hari tersebut.
Sebagian aparatur tetap bekerja seperti biasa, terutama pada momentum pelaksanaan angkutan lebaran. Ia meminta agar maksimal dalam mempersiapkan infrastruktur jalan maupun pelayanan lain bagi para pemudik yang melintas di Kota Bekasi.
“Terkait dengan beberapa OPD yang memang tidak bisa melaksanakan Anywhere nya dan tetap harus ada In Office nya, tetap harus ada pelayanan di lapangannya karena menghadapi lebaran,” tambahnya.
Fleksibilitas kerja aparatur ini tengah dikaji oleh BKPSDM Kota Bekasi. “Masih kita lakukan kajian,” kata Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Hudi Wijayanto.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menilai kebijakan WFA ini bisa mengurai kepadatan saat puncak arus mudik. Diketahui, Kota Bekasi merupakan salah satu daerah lintasan pemudik.
“Setidaknya mengurai penumpukan saat prediksi hari puncak,” ungkapnya.
BACA JUGA: https://radarbekasi.id/2025/03/18/ribuan-pppk-bekasi-geruduk-kemen-pan-rb-begini-tuntutannya/
Berbeda dengan aparatur pemerintahan, pegawai perusahaan swasta tetap bekerja di perusahaan sesuai jadwal cuti bersama dan libur nasional bulan Maret dan April 2025. Tetap bekerja di perusahaan ini berkaitan dengan kegiatan produksi. Adapun libur lebih awal bisa dilakukan oleh perusahaan yang memiliki persediaan tambahan atau Buffer Stock yang mencukupi selama periode lebaran.
“Untuk perusahaan swasta ketentuan itu tidak berlaku. Perusahaan swasta hanya mempedomani kalender tahunan mereka dan kondisi perusahaan saat ini,” ungkap Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi, Farid Elhakamy.
Selain WFA, pemerintah memberlakukan beberapa strategi lain untuk mengurai kepadatan arus mudik. Diantaranya memperpanjang libur sekolah yang semula dimulai tanggal 26 Maret maju ke tanggal 21 Maret.
Strategi lainnya adalah pelaksanaan program mudik gratis, rekayasa lalu lintas, hingga membuka ruas jalan tol fungsional.
“Libur diperpanjang ini memang tujuannya untuk mengurai arus mudik lebaran, agar orang tidak secara bersama-sama melaksanakan mudik lebaran,” kata Pengamat Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro.
Namun, upaya memperpanjang libur lebaran tersebut belum tentu menjamin arus mudik secara otomatis terurai. Setiap orang yang akan melaksanakan perjalanan mudik akan memilih tanggal sesuai keinginan masing-masing.
Kecuali kata dia, ada instrumen lain yang memaksa orang bergerak pada tanggal yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah pengaturan waktu pemudik melintas di ruas jalan tol, Riko mencontohkan dengan skema pemesanan waktu perjalanan secara online untuk masyarakat melintas di ruas jalan tol.
Skema ini termasuk untuk mengatur volume kendaraan yang melintas di ruas jalan tol dalam waktu tertentu.
“Jadi dengan waktu segitu panjangnya, orang bisa mengatur waktu mudiknya masing-masing,” ucapnya.
Jika pemudik tetap bergerak di waktu bersamaan, nyaris perbedaan dengan periode mudik sebelumnya hanya waktu libur yang lebih panjang.
Setelah menentukan kebijakan ikut melaksanakan WFA, Pemkot Bekasi mesti menentukan skema yang tepat. Mulai dari siapa saja yang bisa bekerja di luar kantor sampai dengan alat ukur kinerja selama tiga hari menjelang libur lebaran nanti.
Setiap jenis pekerjaan menurut Riko, membutuhkan skema yang berbeda-beda dalam mengukur kinerjanya. Setidaknya menjelang akhir pekan ini Pemkot Bekasi telah mempersiapkan hal tersebut.
“Yang paling mengetahui itu kepala OPD masing-masing, karena dia bisa melihat target pekerjaan selama tiga hari itu, dan itu didistribusikan kepada staff-staffnya supaya bisa diukur,” tambahnya. (sur)
