2 weeks ago
23
Beranda Metropolis Aset Sitaan Milik Koruptor di Tambun Utara Dijadikan Lahan Pertanian
PEMANFAATAN ASET SITAAN: Jaksa Agung, ST Burhanuddin (kiri) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan) melihat proses penanaman padi di lahan sitaan aset negara di Desa Srimahi Tambun Utara, Kamis (22/5). FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI
RADARBEKASI.ID, BEKASI – Aset sitaan Kejaksaan Agung berupa lahan seluas 33 hektare di Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, kini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi.
Lahan tersebut merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dengan terpidana Benny Tjokrosaputro.
Pemanfaatan lahan diawali dengan penandatanganan kerja sama antara Kejaksaan Agung, Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Perum Bulog. Dalam kerja sama ini, Kementan menyediakan peralatan pertanian, Pupuk Indonesia menyiapkan pupuk bagi para petani, dan Bulog akan menampung hasil panen.
BACA JUGA: Dokumen Aset Kabupaten Bekasi Masih Berantakan
Jaksa Agung ST Burhanuddin, mengatakan penggunaan lahan sitaan ini bertujuan membantu petani sekaligus mendukung program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Pemanfaatan ini sampai bisa terjualnya tanah ini, hasil penjulannya dikembalikan ke negara. Langkah-langkah ini tujuan kami menjaga stabilitas harga dan para petani dalam rangka swasembada pangan,” ucap ST Burhanuddin di Tambun Utara, Kamis (22/5).
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan, kondisi pangan dunia saat ini sedang kritis. Oleh karena itu, optimalisasi lahan seperti ini penting untuk mempercepat tercapainya swasembada pangan. Pihaknya siap untuk memberikan fasilitas pendukung pertanian, seperti traktor dan lainnya.
“Traktor ada, lengkap, semua produksi dari kami. Ini supaya swasembada pangan semakin cepat karena ini hajat hidup kurang banyak,” tambahnya.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Sewakan Aset untuk Tambah Pendapatan
Sedangkan, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan pihaknya telah meregistrasi kelompok tani yang mengelola lahan tersebut agar dapat menerima pupuk subsidi dengan mudah.
“Pupuk Indonesia mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk dan pestisida dan tentunya dengan teknologi yang kita miliki untuk bisa meningkatkan produktivitas pertanian,” tandasnya. (ris)
